JPM Tuntut Puan Maharani Batalkan Pengadaan Sarana Rumah Dinas DPR

Hukum  SENIN, 22 JUNI 2020 , 08:30:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

JPM Tuntut Puan Maharani Batalkan Pengadaan Sarana Rumah Dinas DPR

Puan Maharani/Net

Ketua DPR Puan Maharani dituntut membatalkan kegiatan pengadaan kelengkapan sarana rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.

Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM), Ivan Parapat menilai, kegiatan pengadaan kelengkapan sarana rumah dinas anggota DPR bernilai ratusan miliar rupiah tersebut telah mencabik-cabik rasa kemanusiaan sebagian rakyat Indonesia.

"Ini sudah keterlaluan. Saat sebagian besar rakyat Indonesia dan pemerintah pusat serta daerah sedang berjuang melawan pendemi Covid-19, Sekretariat Jenderal DPR malah melaksanakan proyek pengadaan kelengkapan sarana rumah jabatan anggota DPR," kata Ivan melalui keterangan tertulisnya, Senin (22/6).

"Bahkan banyak pemerintah daerah memangkas proyek kegiatan pembangunan supaya anggaran fokus diperuntukkan untuk menanggulangi korban Covid-19," sambungnya.

Adapun sejumlah kegiatan pengadaan kelengkapan sarana rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan yang dikritisi JPM adalah:

1. Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A-B HPS Rp 39.727.710.000.

2. Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok C-D HPS Rp 37.700.000.000.

3. Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok E-F HPS Rp 34.000.000.000.

4. Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami HPS Rp 9.000.000.000,-mping.

Kata Ivan, dalam salah satu proses lelangnya, pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A-B HPS Rp 39.727.710.000, sudah ditetapkan pemenangnya, yakni PT KMB dengan harga Rp 38.928.186.000.

"Penetapan pemenang PT KMB terindikasi merugikan keuangan negara, karena terdapat selisih signifikan sebesar Rp 2.484.949.500 dengan salah satu perusahaan penawar terendah PT DSP Rp 36.443.236.500," ungkap Ivan.

Ivan menambahkan, proses tender dikelola Bagian Layanan Pengadaan Setjen dan BK-DPR unit Pokja Pemilihan.

Karenanya, lanjut Ivan, untuk menghindari rusaknya rasa keadilan masyarakat dan pemerintah yang saat ini terus berjuang melawan pendemi Covid-19, sekaligus mencegah kerugian negara yang melanggar UU No 31/1999 jo. UU No 20/2001 tentanv Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ivan mendesak Puan Maharani mengambil sikap tegas untuk membatalkan pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR RI Kalibata dan Ulujami tahun anggaran 2020.

"Sektetariat Jenderal DPR menghambur-hamburkan uang rakyat ratusan miliar dan tidak peka terhadap penderitaan rakyat khususnya yang terdampak Covid-19," pungkas Ivan.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Terpeleset, Pesepeda Tewas Di Bendungan Tiu

Terpeleset, Pesepeda Tewas Di Bendungan Tiu

RABU, 29 JULI 2020 , 10:05:00

Gedung DPRD DKI Disemprot Disinfektan

Gedung DPRD DKI Disemprot Disinfektan

RABU, 29 JULI 2020 , 13:29:00