Anies Beberkan Cara DKI Sukses Raih Hattrick WTP

Megapolitan  SENIN, 22 JUNI 2020 , 14:52:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anies Beberkan Cara DKI Sukses Raih Hattrick WTP

Pemprov DKI Jakarta kembali raih WTP/Ist

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019.

Capaian membanggakan tersebut, menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan kado terindah di saat Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-493.

"Izinkan kami menyampaikan terimakasih bukan saja kepada para ASN, tapi juga kepada mereka yg menopang di belakangnya. Kepada para keluarga ASN yang telah merelakan berkurang waktunya para ASN bekerja bersama kita, berkurang waktu bersama keluarga," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).

Anies membeberkan kiat yang dilakukan Pemprov DKI sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan berbuah opini WTP.

Yang pertama adalah peningkatan kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan serta implementasi transaksi non tunai, sehingga seluruh aliran dana APBD dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel.

Implemetasi transaksi non tunai tersebut juga telah dijadikan percontohan penerapan transaksi non tunai di seluruh pemerintah daerah secara nasional,” jelasnya.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta saat ini terus melakukan upaya penyempurnaan. Penyempurnaan yang dimaksud antara lain proses penganggaran yang terintegrasi dan penyempurnaan peningkatan akuntabilitas sistem administrasi pendapatan daerah melalui program non cash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan.

Selanjutnya dilakukan pula penyempurnaan pembenahan administrasi belanja daerah melalui transaksi non tunai dan pelaksanaan jurnal dan tutup buku harian.

Penyempurnaan sistem administrasi penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah melalui implementasi transaksi non tunai dan penerapan sistem penganggaran dan sistem penatausahaan belanja yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem Direktorat Jenderal Pajak

Serta penyempurnaan pembenahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah.

Dengan begitu Pemprov DKI Jakarta mampu menetapkan hasil inventarisasi aset perangkat daerah/unit perangkat daerah yang dilanjutkan dengan penyelesaian aset hasil sensus melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah," kata Anies.

"Pemprov DKI Jakarta adalah satu-satunya Pemda yang telah membentuk Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah,” pungkas Anies.[dod]

Komentar Pembaca