TNI Diminta Turun Tangan Jaga Pancasila Dari Bahaya RUU HIP

Politik  SENIN, 22 JUNI 2020 , 23:02:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

TNI Diminta Turun Tangan Jaga Pancasila Dari Bahaya RUU HIP

Ilustrasi/Net

Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta untuk turun tangan menjaga kedaulatan NKRI dengan mengamankan oknum-oknum yang ingin merubah atau merendahkan Pancasila melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis mengaku heran dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri yang dinilai tidak memiliki pengetahuan perihal sejarah asal Trisila dan Ekasila.

Para tokoh ulama dan nasional pendiri bangsa telah sepakat dan menetapkan Pancasila menjadi harga mati di NKRI.

"Bahwa hanya Aidit tokoh gembong PKI pada tahun 1963 kembali usulkan Pancasila menjadi Trisila lalu press kembali menjadi Eka Sila," ucap Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/6).

Damai pun juga mempertanyakan soal pemahaman Megawati soal pengkhianatan PKI kepada NKRI pada 1948 lalu yang pernah dimaafkan namun kembali berkhianat melalui konsep ideologi pada 1963 dan berkhianat ideologi serta fisik pada 30 September 1965.

"Apakah sebagai mantan Presiden, dirinya sampai dengan hari ini tidak mengetahui bahwa ada Ketetapan MPR RI No. XXV Tahun 1966 yang melarang keberadaan PKI, dan ada UU 27 Tentang KUHP yang isinya juga melarang paham atau ideologi komunis, berikut ancaman hukumannya pada pelaku penyebarnya sampai dengan 20 tahun?" katanya.

Dia melanjutkan, terdapat oknum cikal bakal bergaya PKI melalui neo PKI saat ini yang ingin menggunakan dan menerapkan pemahaman yang terlarang secara nyata dan terang benderang melalui RUU HIP yang belum dicabut DPR.

"Sehubungan dengan hal ini, kami mengatasnamakan rakyat Indonesia yang sepemahaman dan masyarakat RI yang pancasilais sejati atau umat negeri yang cinta Pancasila untuk itu mohon agar petinggi TNI yang merupakan garda pertahanan RI segera secepatnya menangkap serta menahan oknum-oknum atau tokoh-tokoh komunis dan liberalis yang ada di lembaga pemerintahan serta lembaga legislatif," tegas Damai.

"Agar tidak terjadi gejolak politik yang dapat menimbulkan peristiwa berdarah-darah sesuai data emperis antar anak bangsa lintas SARA," pungkasnya. []

Komentar Pembaca