Jakarta Hattrick WTP, Wahyu Dewanto: Tuntaskan Catatan BPK

Megapolitan  SELASA, 23 JUNI 2020 , 09:52:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jakarta Hattrick WTP, Wahyu Dewanto: Tuntaskan Catatan BPK

Wahyu Dewanto/Ist

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengapresiasi laporan keuangan tahun 2019 Pemprov DKI yang hattrick mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wahyu mengatakan, raihan ini tak lepas dari kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan laporan keuangan sesuai aturan.

"Selamat tiga tahun berturut-turut Pemprov DKI meraih WTP. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh laporan keuangan telah disajikan dengan baik," kata Wahyu melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/6).

Politisi Partai Gerindra ini berharap, predikat ini dapat terus dipertahankan agar Pemprov DKI bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Meski demikian, Wahyu mengingatkan soal beberapa permasalahan temuan BPK yang secara material tidak mempengaruhi Opini WTP, namun memerlukan perhatian oleh Pemprov DKI untuk perbaikan.

"Beberapa catatan perbaikan dari BPK, kiranya bisa segera dikoordinasikan untuk diselesaikan. Dari catatan tersebut ada hal-hal yang menyangkut piutang dan kewajiban pihak ketiga yang sudah diproses sejak lama," ungkap Wahyu.

Wahyu menilai, beberapa permasalahan tersebut memang tidak mudah untuk segera dituntaskan, namun Pemprov DKI bisa menyampaikan langkah-langkah serta peta jalan (road map) yang jelas untuk menyelesaikannya.

"Harapan kami, semoga Pemprov segera berkoordinasi internal dan kalau perlu eksternal untuk segera menyampaikan perbaikan ataupun langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh kedepannya, sebagaimana yang diminta BPK," saran Wahyu.

Beberapa catatan BPK antara lain, Pemprov DKI belum menetapkan Penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018 dan 2019 atas tanah dan bangunan Pulau Maju.

BPK juga mencatat pengadaan tanah pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman belum memadai. Masalah lain yang perlu perhatian adalah pengelolaan piutang kompensasi rusun sederhana yang juga belum memadai.

Berikutnya penyelesaian pendapatan diterima di muka titik reklame belum memadai. Lalu pengelolaan utang kompensasi, koefisien lantai bangunan juga dinilai belum memadai.

BPK juga berfokus memeriksa program pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat yang menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

"Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat masih perlu ditingkatkan. Ini penting untuk mendongkrak kualitas udara Jakarta," pungkas Wahyu.[dod]

Komentar Pembaca