Rangkap Jabatan Dan Dugaan Korupsi Di Kemenpora Disorot

Hukum  SABTU, 27 JUNI 2020 , 21:32:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rangkap Jabatan Dan Dugaan  Korupsi Di Kemenpora Disorot

Rudy Darmawanto/Ist

Direktur Indonesia Sport Corruption Watch (ISCW) Rudy Darmawanto mengkritisi rangkap jabatan dan dugaan praktik korupsi oknum pejabat di Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora).

Dugaan korupsi tersebut dikhawatirkan bisa berdampak buruk terhadap prestasi olahraga nasional di masa mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy Darmawanto dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Dalam Rangka Penetapan Naskah Kebijakan Standar Pelayanan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Kemenpora Tahun 2020 yang digelar secara virtual.

Jujur saya miris, kita semua prihatin, sampai hari ini kita tidak punya blueprint terhadap keolahragaan nasional yang baik,” kata Rudy Darmawanto, Sabtu (27/6).

Karenanya Rudy menyambut baik digelarnya FKP yang melibatkan semua stakeholder untuk bersama-sama meramu blueprint untuk standarisasi keolahragaan nasional.

Sebelumnya Rudy memaparkan, dasar hukum standarisasi pelayanan publik adalah UU Nomor 25 Tahun 2009.

Menurut Rudy, dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 itu juga dijelaskan, pada Pasal 8 khususnya, berlaku soal kenapa publik itu menjadi sangat penting? Karena publik itu juga ikut serta di dalam partisipasi teman teman yang ada di Kemenpora. khususnya anggaran.

Anggaplah deputi empat itu, orang bawa proposal, atau atlet atau pengurus cabang olahraga (cabor) bawa proposal, menyampaikan sesuatu atau memohon sesuatu. Dia naik tangga bolak balik. Ada yang cerita sama saya, sudah dua bulan mondar-mandir, nggak kelar-kelar," kata Rudy.

Apa kita tidak mencontoh pelayanan publik di bank? Sehingga orang yang datang atau mau ketemu orang di Menpora dilayani dengan baik. Orang datang nyaman, karena dilayani dengan sebaik baiknya," sambungnya.

Namun begitu, menurutnya, ada hal yang paling penting dari pelayanan publik adalah bagaimana pelayanan publik itu memberikan batasan antara hak dan kewajiban, memberikan kepastian hukum, bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara, bermanfaat bagi kepentingan atlet kepentingan stakeholder dan pemangku olahraga lainnya. Inilah prinsip prinsip dari UU 25 tahun 2009 itu.

Rudy juga mengungkapkan, di Kemenpora banyak orang yang memiliki rangkap jabatan, dalam anggaran yang sumbernya sama namun bekerja di instansti yang berbeda.

Rudy menegaskan, hal itu tidak diperbolehkan, dilarang keras. Dalam Pasal 17 menyebutkan, terhadap semua birokrat yang melayani sesuatu kemudian mendapat dobel gaji di tempat lain, tidak diperbolehkan.

"Saya nggak perlu sebut nama lah. Dalam kasus kecil, nggak boleh yang namanya Kabid itu menjadi pengurus di salah satu cabang olahraga (cabor). Nggak boleh itu. Etikanya harus dijaga. Dia ASN, kemudian dia pengurus cabor, harusnya melepaskan jabatan itu.” ujar Rudy.

Ditegaskannya, rangkap jabatan Itu sebenarnya perilaku korup karena dengan sengaja dan sadar menerima gaji dan honor dobel di sumber yang sama namun di instansi berbeda.

Rudy juga menyampaikan, Kantor Kemenpora baru sekarang ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Padahal sebelumnya predikat Kemenpora disclemer.

Opini WTP adalah penilaian audit yang akan diterbitkan jika laporan pengelolaan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Dalam Forum Konsultasi Publik juga dihadiri Prof. Djoko Pekik Irianto, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (mewakili ahli/praktisi); Nasrul Qadar Taslim, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Atlet Pelatih Olahraga Indonesia (PAPORI) (mewakili stakeholder pelayanan publik); lan Situmorang (praktisi/mewakili media massa olahraga); dan Lani Serdadi, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Lawn Tenis Indonesia (mewakili pengguna layanan).[dod]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok