Kadis Bina Marga Diprotes Gara-gara Berencana Eksekusi Lahan Warga Cakung

Megapolitan  SENIN, 29 JUNI 2020 , 10:25:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kadis Bina Marga Diprotes Gara-gara Berencana Eksekusi Lahan Warga Cakung

Sugiyanto/Net

Rencana Kadis Bina Marga Hari Nugroho yang akan mengeksekusi pembongkaran di wilayah Cakung, yang merupakan tindak lanjut dari pembebasan tanah untuk pelebaran jalan arteri Bekasi Raya pada tahun 2019 lalu, menuai sorotan.

Pasalnya, banyak yang mempertanyakan, apa yang akan didapatkan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta? Karena proyek itu seharusnya menjadi tanggung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sejumlah pihak mengingatkan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, agar tak menghamburkan anggaran daerah hingga ratusan miliar rupiah, untuk proyek kolong Tol Sunter-Pulogebang yang titik lokasi proyeknya ada di Cakung.

Selain karena saat ini sedang masa pandemi, yang seharusnya anggaran difokuskan untuk hal yang lebih mendesak, seperti penanganan Covid-19, juga dikarenakan proyek tersebut semestinya menjadi tanggungjawab Kementerian PU. Belum lagi, masih banyak warga yang memprotes pembebasan karena mereka belum menerima ganti rugi yang adil.

"Mumpung belum terlanjur, kami mengingatkan agar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, untuk tak melakukan kesalahan fatal. Proyek Kolong Tol Cakung-Pulogebang dengan biaya fantastis, tak semestinya menjadi beban anggaran daerah. Karena proyek itu menjadi kewajiban pemerintah pusat," ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto kepada wartawan, Senin (29/6).

Sugiyanto yang juga mantan Presidium Relawan Pemenangan Anies-Sandi ini mengatakan, banyak contoh jika proyek penataan kolong tol merupakan tanggungjawab dari Kementerian PU dan bukan Pemprov DKI.

Salah satunya adalah proyek penataan kolong Tol Becakayu (Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Kementerian PU. Pembebasan tanah untuk pelebaran jalan arteri di bawahnya, dan perbaikan fisik jalan arteri ditanggung semua oleh Badan Usaha Jalan Tol. Tidak sedikitpun menggunakan anggaran pemda DKI.

"Seharusnya untuk Tol Cakung-Pulogebang juga berlaku sama. Jika Dinas Bina Marga DKI tetap ngotot menggarap proyek yang jelas-jelas bakal merugikan keuangan daerah, maka patut diduga telah terjadi permainan," kata Sugiyanto.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, menilai, untuk saat ini Pemprov DKI memang harus memprioritaskan penanganan Covid-19, dibanding proyek-proyek yang tidak mendesak. Terlebih, jika anggarannya sangat besar hingga mencapai ratusan miliar.

"Alokasi anggaran harus berdasarkan skala prioritas dan yang paling mendesak. Jangan sampai terjadi pemborosan anggaran," tegas Gembong.

Sementara itu, Sekda DKI Saefullah menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta memangkas banyak anggaran kegiatan di tahun 2020 demi untuk penanganan Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan ekonomi nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, yang dimintai keterangan oleh wartawan tiba-tiba bungkam.

Telepon dan pesan melalui WhatsApp yang dikirim wartawan hanya dibaca, dan belum dibalas.[dod]

Komentar Pembaca