Pengamat Ini Pastikan Reklamasi Ancol Tak Langgar Janji Kampanye Anies

Megapolitan  SENIN, 29 JUNI 2020 , 17:57:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengamat Ini Pastikan Reklamasi Ancol Tak Langgar Janji Kampanye Anies

Kawasan rekreasi Dunia Fantasi/Ist

Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) langsung mendapat reaksi keras dari lawan politiknya.

Izin tersebut tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Manuara Siahaan mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dufan seluas 155 hektare.

Menurut Manuara, keputusan Anies tersebut melanggar janji kampanyenya sendiri soal menghentikan reklamasi di Ibukota.

"Iya itu melanggar janji kampanyenya. Ini menyangkut moral, janji itu menyangkut moral, komitmen. Integritas seseorang itu kan diukur dari sebuah janji," ucap Manuara, Senin (29/6).

Manuara menilai Anies tidak konsisten dalam mengeluarkan pernyataan dan janjinya kepada masyarakat.

"Jadi pertama, penyelenggara pemerintahan itu harus konsisten. Kedua, akuntabilitas kebijakan publik itu yang utama. Jadi jangan keluarkan kebijakan-kebijakan tidak dipertanggungjawabkan, tidak akuntable," ujar Manuara.

Secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan, Anies tak melakukan pelanggaran apapun terkait penerbitan Kepgub Nomor 237 Tahun 2020.

"Reklamasi Ancol jelas beda dengan izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Jadi Anies tak melanggar janji kampanyenya saat Pilkada 2017," kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Amir, yang dimaksud Anies dalam janji kampanyenya adalah membangun pulau palsu baru

"Makanya Anies mencabut izin beberapa palsu di Teluk Jakarta yang dikeluarkan era Ahok," ujar Amir.

Amir mengungkapkan, konsep reklamasi Ancol sudah sesuai peraturan yang diterbitkan, yakni dibangun mulai bibir pantai sampai kedalaman 8 metee

"Ancol sendiri merupakan bagian reklamasi," ucap Amir.

Amir menambahkan, reklamasi kawasan Ancol sesuai Keppres No 52 Tahun 1995 tentang Reklamaai Pantai Utara Jakarta.

"Yang harus diperhatioan Anies adalah membentuk Badan Pengendali Reklamasi. Pembentukan ini mengacu pada pasal 5 Keppres No 52 Tahun 1995," pungkas Amir.

Diketahui, kawasan rekreasi Dufan seluas 35 hektare dan Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare diizinkan untuk melakukan perluasan kawasan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur 237/2020 tentang izin perluasan kawasan rekreasi Dufan dan kawasaan rekreasi Taman Impian Ancol Timur, seperti dikutip dari laman jdih.jakarta.go.id.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi seluas kurang lebih 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas kurang lebih 120 kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk," demikian bunyi diktum pertama Kepgub tersebut.

Pada diktum kedua kepgub ini, pelaksanaan kawasan tersebut harus dipenuhi kajian teknis. Mulai dari kajian penanggulangan yang terintegrasi, dampak pemanasan global, perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, kajian perencanaan, infrastruktur/prasarana dasar, analisa dampak lingkungan, dan kajian lainnya.

Kemudian pada diktum ketiga, perluasan lahan kawasan Taman Impian Ancol Timur dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah provinsi DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol pada 13 April 2009.

Kepgub juga mengatur sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak Ancol yaitu penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang dibutuhkan mulai dari jaringan jalan, angkutan umum, infrastruktur pengendali banjir, hingga ruang terbuka hijau.

"izin pelaksanaan perluasan kawasan pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali," lanjut isi Kepgub.[dod]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok