Banyak Siswa Usia Muda Di DKI Frustasi Tak Bisa Masuk Sekolah Negeri

Megapolitan  SENIN, 29 JUNI 2020 , 18:50:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Banyak Siswa Usia Muda Di DKI Frustasi Tak Bisa Masuk Sekolah Negeri

Dailami Firdaus/Net

Kisruh para orang tua calon siswa soal pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di DKI Jakarta harus segera diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan eks Anggota DPD RI Dailami Firdaus dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Senin (29/6).

Dailami mengatakan, sistem PPDB DKI Jakarta merupakan turunan dari Permendikbud No 44 Tahun 2019.

"Sistem PPDB ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya," kata Dailami.

Namun dalam pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta tahun ini agak menarik, karena faktor umur menjadi penentu diterimanya siswa didik baru.

"Maka tidak heran jika banyak orang tua atau wali dari calon murid protes kepada Gubernur DKI Jakarta terkait pemberlakuan seleksi yang memprioritaskan pendaftar usia tertua," ujar Dailami.

Seleksi usia ini diterapkan bukan hanya di jalur afirmasi tetapi juga di jalur zonasi. Bahkan di jalur prestasi akademik dan luar DKI, faktor usia juga menjadi pertimbangan.

Kata Dailami, sebenarnya sistem ini tidak akan menimbulkan masalah jika Pemprov DKI siap mengantisipasi segala kemungkinan yang timbul.

Dailami mengungkapkan, petunjuk teknik pelaksanaan PPDB tahun 20/21 yang tertera dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI No. 501 Tahun 2020 baru ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2020.

"Ini jelas waktu yang sangat singkat untuk sosialisasi kepada masyarakat dan pasti tidak akan efektif sosialisasinya," ucap Dailami.

Ditambah lagi, tahun ini diberikan kesempatan kepada siswa didik lulusan tahun 2018 dan tahun 2019 untuk ikut dalam seleksi PPDB tahun 2020.

"Saat ini banyak anak anak yang frustasi karena harapannya untuk masuk negeri pupus dikarenakan usianya yang masih muda dan kalah bersaing bukan karena faktor nilai namun dikarenakan usianya," tegas Dailami.

Kondisi ini tentu berimbas kepada orang tua siswa. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini orang tua juga harus berkonsentrasi menata perekonomiannya.

Ada protes protes keras yang meminta supaya PPDB ini dibatalkan dan diulang kembali karena penerapan Permendikbud No 44 Tahun 2019 memunculkan ketidakadilan.

"Karena sejatinya pendidikan adalah hak seluruh anak di negeri ini, maka saya berharap agar seluruh pemangku kebijakan di Pemprov DKI Jakarta harus peka melihat situasi dan kondisi yang ada," pungkas Dailami.[dod]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok