Ditemukan 564 Rangkap Jabatan Di BUMN, SAS Institute: Nyata Pelanggaran Etika Publik!

Politik  SELASA, 30 JUNI 2020 , 18:28:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ditemukan 564 Rangkap Jabatan Di BUMN, SAS Institute: Nyata Pelanggaran Etika Publik!

Kementerian BUMN/Net

Kegeraman Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 18 Juni 2020 langsung menjadi sorotan publik.

Bukan saja soal isu perombakan kabinet, namun juga kekecewaan Jokowi terhadap minimnya kesadaran krisis dalam kabinetnya.

Di saat bersamaan, Kementerian BUMN justru memunculkan polemik baru.

Menurut temuan Ombudsman RI, sebanyak 564 jabatan yang melanggar kepantasan di BUMN. Dengan rincian 397 di BUMN, dan 167 di anak perusahaan BUMN.

Direktur Said Aqil Siroj Institute, M Imdadun Rahmat ikut mempersoalkan temuan Ombudsman di Kementerian BUMN tersebut.

"Boleh dibilang, rapor tata kelola Kementerian BUMN tergolong merah," kata Imdadun kepada wartawan, Selasa (30/6).

Imdadun mengaku prihatin dengan temuan pelanggaran berjumlah besar di kementerian BUMN.

"Lima ratus lebih temuan itu mengindikasikan parahnya keadaan. Kementerian BUMN itu membawahi aset negara yang bernilai sangat besar, perannya strategis. Sebab melalui BUMN lah negara memenuhi hajat hidup orang banyak. Kalau tidak akuntabel bisa membahayakan negara," ujar Imdadun.

Menurut mantan Ketua Komnas HAM ini, rangkap jabatan sebanyak itu merupakan pemborosan uang negara. Negara akan kehilangan kemampuan memenuhi pelayanan dasar bagi rakyat jika ada inefisiensi.

Sementara dari sisi norma, menurut Imdadun, hal ini merupakan pelanggaran kepantasan dan etika publik.

"Larangan rangkap jabatan bermakna bahwa seorang pejabat dituntut fokus pada tanggungjawabnya. Dari sisi manajemen ini menunjukkan buruknya tata kelola. Sedangkan dari sisi fatsun politik, ini menandakan masih kuatnya budaya politik lama yakni politik dagang sapi," ungkap Imdadun.

Imdadun berpendapat, dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19, fenomena rangkap jabatan di BUMN berseberangan dengan semangat pidato Presiden Jokowi yang menghendaki adanya sense of crisis.

"Wujudnya ya penghematan, kerja cepat, fokus pada tanggungjawabnya dan akuntabilitas," tegas Imdadun.

"Temuan Ombudsman ini harus menjadi alarm bagi Pak Erick Thohir. Rangkap jabatan lebih dari 500 kasus menunjukkan ini kebijakan by desain bukan by accident. Dalam situasi krisis pandemik begini, ini momentum pembenahan dan bersih-bersih. Para pemimpin BUMN perlu sensitif pada suara publik yang sedang menderita," sambungnya.

Imdadun juga menyinggung tidak adanya progres yang nyata terkait deradikalisasi di BUMN. Selama hampir satu tahun Said Aqil Siroj Institute melakukan pengamatan, lembaga riset ini menilai gerakan pro khilafah masih beraktivitas secara nyaman dan menyedot dana dari BUMN untuk kegiatan mereka.

"Sudah satu tahun lalu SAS Institute menyerukan pentingnya langkah nyata deradikalisasi di BUMN. Tapi hingga hari ini tidak ada langkah apa-apa. Kadang kita, aktivis pluralisme, toleransi, lembaga-lembaga yang bekerja untuk pilar kebangsaan ini merasa diremehkan. Di saat kader-kader muda ingin berdakwah dan berkontribusi atas deradikalisasi di BUMN, tidak kunjung dibuka pintunya" keluh Imdadun.

Imdadun menekankan bahwa SAS Institute akan terus konsisten menjadi salah satu garda terdepan melawan radikalisme, menguatkan pilar kebangsaan dan meneguhkan kebebasan beragama di Indonesia.

Ketika ditanya tentang seruan SAS Institute yang diabaikan Kementerian BUMN, Imdadun tidak mau berspekulasi untuk menjawab.

"Silahkan tanya kepada mereka. Bisa jadi orang-orang di sekitar Pak Erick tidak menganggap menjadi sarang ideologi radikal itu persoalan. Atau bisa jadi justru mereka bagian, atau punya hubungan dekat, atau minimal setuju dengan ideologi macam itu," terang Imdadun.

Imdadun menambahkan, publik tentu mengamati dan menilai apa yang dilakukan lembaga negara dan kementerian. Yang diperlukan adalah langkah nyata.

Masyarakat juga menilai institusi pemerintahan dari komunikasi publik yang dijalankan. Kalau cara komunikasinya jujur dan menghargai nalar publik, maka masyarakat akan respek. Itu menunjukkan lembaga dipimpin dengan integritas.

"Namun jika gaya komunikasinya menghakimi pers, mencari kambing hitam dan manipulatif, masyarakat akan berkesimpulan bahwa kementerian bersangkutan ada masalah," pungkas Imdadun.[dod]

Komentar Pembaca
Tower Di Lahan Fasum

Tower Di Lahan Fasum

JUM'AT, 29 MEI 2020 , 13:29:00

Wagub Cek Protokol Kesehatan Di Mal Kelapa Gading
Dini Hari, Ariza Cek Rob Di Kawasan Perumahan Ahok