Rangkap Jabatan, Sesmenpora Dilaporkan Ke Ombudsman

Politik  RABU, 01 JULI 2020 , 19:01:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rangkap Jabatan, Sesmenpora  Dilaporkan Ke Ombudsman

Muhammad Fayakun Arief di Ombudsman RI/Ist

Direktur Hukum Indonesia Sport Coruption Watch (ISCW) Muhammad Fayakun Arief bersama sejumlah pengurus melaporkan pelanggaran undang undang (UU) yang dilakukan Sekretaris Menteri Pemuda Dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto.

Selain menjadi Sesmenpora, Gatot S Dewa Broto juga menduduki jabatan Komisaris Independen di anak perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk yakni PT GMF Aeroasia Tbk.

Fayakun mengatakan, rangkap jabatan Gatot S Dewo Brata telah melanggar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kata Fayakun, pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan badan usaha milik daerah.

Menurut Fayakun, Sesmenpora Gatot S Dewo Brata juga melanggar UU No 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PSN), terkecuali untuk jabatan administrator atau jabatan pimpinan tinggi yang kompentensi dan bidang tugas jabatan fungsional.

"Pengecualian tersebut seperti jaksa, perancangan peraturan perundang-undangan, dan diplomat ahli utama," kata Fayakun di Gedung Ombudsman Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Fayakun mengungkapkan, Sesmenpora RI sebagai ASN dan pelaksana dari pelayanan publik telah melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris Independen di anak perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk yaitu PT GMF AeroAsia Tbk, berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada 3 Juni 2020.

Lebih lanjut Fayakun menambahkan, bahwa sehubungan dengan hal-hal yang disampaikannya, ISCW mendesak Ketua Ombudsman RI memberikan perhatian terhadap pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara.

Fayakun juga meminta Menteri Pemuda Dan Olahraga memberi perhatian terhadap rangkap jabatan anak buahnya.

"Menpora harusnya tahu bahwa anak buahnya, ASN ada yang rangkap jabatan, dan harus memilih salah satunya, menjadi Sesmenpora atau komisaris independen di BUMN," ucap Fayakun.

Direktur ISCW Rudy Darmawanto menambahkan, sangat tidak elok dan pelanggaran hukum, jika pada saat negara dalam keadaan sulit, namun ada 397 pejabat ASN yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.

"Kami minta presiden dan menteri-menteri memberikan perhatian masalah ini agar keuangan negara tidak digerogoti," kata Rudy.[did]

Komentar Pembaca