Anies Disarankan Berdayakan Pejabat Job Fit Di TGUPP Untuk Isi Kursi Eselon Dua

Megapolitan  KAMIS, 02 JULI 2020 , 07:47:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anies Disarankan Berdayakan Pejabat Job Fit Di TGUPP Untuk Isi Kursi Eselon Dua

Anies Baswedan/Ist

Gubernur DKI Jakarta disarankan segera mengisi sejumlah posisi pejabat eselon dua di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang masih lowong dengan pejabat definitif.

Saat ini sejumlah posisi lowong tersebut diisi oleh pelaksana harian (Plh).

Sejumlah posisi lowong antara lain Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas UMKM, Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Sekretaris DPRD.

Pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah mengatakan, saat ini kondisi pandemi Covid 19 di ibukota sudah mudah mereda. Artinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bisa memikirkan hal lainnya diluar penanganan masalah Covid 19.

"Salah satunya dengan mengisi sejumlah posisi eselon dua yang sudah enam bulan lebih kosong dan sekarang masih diisi pelaksana harian," kata Amir melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/7).

"Tentunya kondisi ini sangat krusial bagi jalannya roda organisasi Pemprov DKI. Idealnya posisi Plh itu diisi paling lama enam bulan. Kalau lewat dari enam bulan sebaiknya Anies segera menunjuk pejabat definitif. Apalagi saat ini sedang pembahasan APBD DKI 2021," sambungnya.

Amir mengungkapkan dua solusi mengatasi kondisi kekosongan tersebut. Pertama, Anies bisa memberdayakan pejabat yang masuk kategori job fit yang saat ini diperbantukan di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sesuai dengan bidang tugasnya.

"Sehingga Anies tidak perlu mengadakan seleksi terbuka," ujar Amir.

Kedua, lanjut Amir, Anies bisa melakukan seleksi terbuka dalam pengisian jabatan-jabatan yang lowong tersebut dengan menugaskan Sekda untuk membentuk panitia seleksi (pansel).

"Dari dua solusi ini tinggal tergantung Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memilih yang mana. Apalagi yang saya dengar 1 hingga 2 bulan kedepan banyak pejabat eselon dua yang memasuki masa pensiun. Tentunya ini harus segera disikapi agar roda organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Amir mengingatkan.

Untuk itu, Amir menyarankan kepada Sekda selaku ketua pansel dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku sekretaris pansel untuk memberikan masukan-masukan kepada Gubernur terkait kondisi tersebut.

"jika kekosongan kursi eselon dua ini dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan masalah di kemudian hari," pungkas Amir.[dod]

Komentar Pembaca