Kebijakan Cuma Retorika, Pemerintah Tak Serius Urus Rakyat

Opini  KAMIS, 02 JULI 2020 , 14:25:00 WIB

Kebijakan Cuma Retorika, Pemerintah Tak Serius Urus Rakyat

Tom Pasaribu/Net

MUNGKIN buat sebagian masyarakat Indonesia, pandemi Covid-19 hanyalah pepesan kosong.

Artinya, demi mempertahankan hidup dari himpitan ekonomi, mereka tetap berjuang mencari sesuap nasi.

Kalaupun akhirnya terkena virus Covid-19, mereka menganggapnya sebuah resiko yang harus dihadapi.

Ini pemikira rakyat menengah ke bawah.

Meski pandemik Covid-19 bisa membuat mati, tetapi himpitan ekonomi yang terjadi juga akan menciptakan kematian bila tidak ada usaha untuk menyelamatkan perekonomian masing-masing.

Tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga harus dipertanggungjawabkan tanpa harus mengeluh dan berkeluh kesah.

Pikiran rakyat saat ini, kalaupun mati akibat Covid-19 adalah sebuah perjuangan untuk mempertahankan serta menyelamatkan kehidupan keluarga.

Apapun situasi yang terjadi, rakyat tetap manut terhadap pemerintahan dan keputusan partai karena Pancasila sudah mengakar di sanubari.

Walaupun harus menjadi korban keganasan Covid-19 dan politik, rakyat akan tetap menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal selama pandemi, rakyat kerap dibingungkan dengan aturan-aturan yang berbeda-beda.

Bahkan dalam hitungan jam peraturan-peraturan pandemik Covid-19 bisa berubah-ubah. Pejabat yang satu bilang A, yang lainnya bilang B.

Tercatat jumlah positif Covid-19 di Indonesia mencapai 57.770 orang, dan setiap harinya bertambah rata-rata 1.000 orang.

Apakah karena pemerintah tidak serius dalam penanganan Covid-19?

Sampai saat ini memang tidak ada keseriusan untuk menangani pencegahan, pengobatan dan penularan pandemic Covid-19 terhadap rakyat Indonesia,.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hanyalah sebuah retorika.

Kalau pemerintah benar-benar serius, maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar menyelamatkan rakyat dari pandemic Covid-19, sesuai amanah Pembukaan UUD 1945.

Demikian juga tindakan pemerintah harus sangat luar biasa, dengan segala cara berusaha mencari obat maupun ramuan untuk mencegah, mengobati serta memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19.

Pemerintah, negara maupun elit politik, lebih terkesan membiarkan rakyat saat ini untuk menyelamatkan diri masing-masing dari situasi yang sulit ini.

Pemerintah hanya berusaha menjaga agar tidak terjadi krisis yang begitu dalam melalui UU No 2 Tahun 2020, mengingat hutang negara sudah tembus Rp 5.000 triliun, serta tidak boleh tersandung hukum kalaupun kebijakannya tidak tepat.

Toh rakyat juga yang bayar rakyat kok. Sementara lembaga negara lainnya sibuk bertengkar dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan uang serta kekuasaan dan jabatan.

Misalnya, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sekarang mau diubah dengan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), tagihan listrik yang tidak jelas, pengadaan APD, kasus Jiwasraya, revisi RUU Pemilu tentang ambang batas, pembakaran bendera, kasus berita hoaks dan Pilpres 2024.

Selain itu, masalah lain yang mengemuka adalah rasio hutang pemerintah tembus 37%, pelanggaran kode etik Ketua KPK, Ketua dan Komisioner KPU, penggunaan kantong plastik, iuran BPJS naik, bunga hutang tinggi dari kreditor multirateral, penempatan komisaris dan direktur BUMN, beli pesawat tahun 2021 pilih Sukhoi atau F 16 atau politik uang jadi kepala desa beli suara dari Rp 50 ribu sampai Rp 1 juta.

Sementara rakyat yang harus terpaksa melakukan rapid test dan swab harus dipungut biaya yang begitu mahal.

Bukankah arah dan kebijakan negara ini benar-benar hanya membela golongan dan kelompok mereka saja?

Sementara rakyat lainnya hanya sebagai pelengkap penderita yang setiap waktu harus siap jadi korban dan tumbal.

Pembahasan RUU HIP yang akan berubah menjadi RUU PIP menurut para elit politik adalah demi kepentingan rakyat. Agar rakyat mengerti cara menginternalisasikan Pancasila dalam kehidupan.

Padahal sudah jelas-jelas nyata rakyat sangat setia terhadap Pancasila dalam situasi apapun.

Biar semakin terang benderang dan jelas serta terbuka, apakah yang dijalankan pemerintah, lembaga negara, elit politik dan partai sudah sesuai dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945?

Sebaliknya apakah rakyat Indonesia sudah menjalankan kehidupannya sehari-hari sesuai dengan Pembukaan UUD 1945?

Saya hanya perlu mengingatkan hati-hati dengan gerakan rakyat yang benar-benar tidak terkontaminasi dengan kekuasaan dan para elit politik yang benar-benar rindu dan berharap perjalanan bangsa ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Sebab ada titik jenuh rakyat melihat situasi dan kondisi ini, tinggal bagaimana menyadarkan rakyat dari tidurnya agar benar-benar paham telah menjadi korban.[dod]

Tom Pasaribu Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Komentar Pembaca