Soal Reklamasi Ancol, Riano P Ahmad: Masyarakat Jangan Buru-buru Nyinyiri Anies

Megapolitan  KAMIS, 02 JULI 2020 , 16:21:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Soal Reklamasi Ancol, Riano P Ahmad: Masyarakat Jangan Buru-buru Nyinyiri Anies

Riano P Ahmad/Ist

Pasca menerbitkan izin kepada pengembang PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) untuk melakukan reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung banjir kecaman.

Penerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 itu menjadi polemik lantaran dianggap tidak sesuai dengan janji Anies soal reklamasi di Teluk Jakarta.

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad meminta publik tidak buru-buru ‘nyinyir’ terkait izin tersebut. Setidaknya sampai Anies menjelaskan tentang konsep penataan dan pengelolaan pengembangan kawasan tersebut.

Sebab, menurut Riano, saat kampanye di Pilkada 2017 lalu, Anies tak cuma berjanji akan menghentikan reklamasi tetapi juga akan memanfaatkan pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun untuk kepentingan masyarakat Jakarta secara luas.

Karenanya, Riano mengaku, saat ini dirinya masih menunggu penjelasan Anies soal rencana penataan tata ruang dan tata wilayah di atas lahan yang dimaksud.

Kita lihat dulu nanti apa alasan penerbitan izin itu, dan bagaimana perluasan kawasan itu akan dibangun,” kata Riano kepada wartawan, Jakarta, Kamis (2/7).

Riano mengatakan, rencana lokasi reklamasi perluasan Dunia Fantasi dan reklamasi untuk perluasan Taman Impian Ancol Timur hingga kini belum jelas.

Riano menjelaskan, bahwa izin penerbitan perluasan dan pemanfaatan pulau kawasan yang sudah jadi daratan tidak sama dengan membangun pulau baru reklamasi.

Menurutnya, reklamasi adalah kegiatan membangun daratan atau pulau baru di atas perairan.

Sedangkan untuk pulau yang sudah terbangun atau perluasan, Pemprov DKI harus mengatur pemanfaatannya dengan memastikan semua aturan yang terkait dipatuhi.

Hasil reklamasi di masa lalu faktanya sudah jadi daratan, sekarang yang terpenting harus difokuskan untuk kepentingan publik. Jadi, pemanfaatan atau perluasan itu beda dengan melanjutkan reklamasi,” terang Riano.

Kendati demikian, Anggota Komisi D DPRD DKI ini menegaskan, dewan siap mengawasi dan memastikan proses pelaksanaan perluasan kawasan tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Termaauk kajian perencanaan infrastruktur/prasarana dasar, analisa mengenai dampak lingkungan, dan kajian lainnya yang diperlukan.

Selain itu, Riano juga mengingatkan Pemprov DKI agar hasil perluasan kawasan rekreasi itu nantinya juga bisa diakses publik sebagaimana janji Anies.

Jadi, area pantai itu nantinya harus bisa diakses secara gratis oleh warga Jakarta,” ujar Riano.

Riano menambahkan, dirinya tidak ingin lahan reklamasi di Pantai Ancol itu sepenuhnya menjadi kawasan privat dan tertutup, apalagi sekedar memperluas praktik komersialisasi.

Selanjutnya, Riano juga mewanti-wanti pihak pengelola agar memastikan pembangunan kawasan seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare itu mematuhi UU No. 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Jangan sampai perluasan kawasan rekreasi itu menimbulkan kerusakan ekosistem kawasan perairan Ancol yang justru merugikan nelayan di pesisir Jakarta,” pungkas Riano.

Diketahui, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum bersedia membeberkan alasan penerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan dan Ancol Timur.

Mantan Menteri Pendidikan itu mengaku masih mencari waktu yang pas untuk berbicara dan menjelaskan ihwal dikeluarkannya izin reklamasi kawasan Ancol.

Nanti dijelasin lengkap sekalian, jangan saat doorstop,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6).

Diketahui, Kepgub ini mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satu yang menentang Izin reklamasi Ancol adalah Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang menilai Anies telah ingkar janji dan sudah membohongi warga Jakarta.[dod]

Komentar Pembaca