Penambahan 7.000 Kursi Usulan Golkar Jalan Tengah Polemik PPDB DKI

Megapolitan  KAMIS, 02 JULI 2020 , 18:48:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penambahan 7.000 Kursi Usulan Golkar Jalan Tengah Polemik PPDB DKI

Ashraf Ali/Ist

Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 akhinya memunculkan solusi penambahan 7 ribu kursI jalur prestasi akademik yang dimulai 1-3 Juli 2020.

Wakil Ketua Koodirnator Bidang (Korbid) Pendidikan, Kerohanian dan Kebudayaan DPD I Partai Golkar DKI HM Ashraf Ali mengatakan, usulan Golkar itu adalah penambahan 4 ribu kursi SMP Negeri dan 3 ribu kursi SMA/SMK Negeri.

"Alhamdulillah usulan Golkar diterima oleh Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan DKI, di mana dilakukan penambahan kapasitas setiap kelasnya. Saat ini masing-masing kelas tempat duduknya 36 siswa , ditambah 4 kursi sehingga nantinya menjadi 40 siswa per kelasnya. Ini jalan tengah untuk mengakomudasi semua kepentingan," kata Ashraf kepada wartawan, Kamis (3/7)

Ashraf menambahkan, awal dari cerita menyampaikan usulan itu, yakni pada Senin (30/6), ia bersilaturahmi ke ruang kerja Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria.

"Saya tanyakan ke Pak Iman Satria bahwa PPDB DKI tahun ajaran 2020 itu meĺanggar Permendikbud. Apakah bisa dibatalkan? Beliau jawab. Tidak bisa. Kemudian saya usulkan untuk dievaluasi saja," kata Ashraf.

"Jadi penambahan 7 ribu kursi untuk SMP dan SMA/SMK melalui jalur prestasi akademik itu adalah solusi terbaik bagi orangtua murid yang kecewa dengan batasan usia," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta ini.

Ashraf menambahkan, dalam perbincangan dengan Iman Satria ada juga anggota Komisi E Ahmad Nawawi (Partai Demokrat).

Dan pada sore harinya usulan Ashraf dibahas dalam rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana.

"Usulan saya akhirnya disetujui," ujar Ashraf.

Sementara itu, dalam diskusi publik yang digelar Fraksi Partai Golkar dan PAN DPRD DKI di Sekretariat DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang dibuka Ketua Harian DPD I Judistira Hermawan menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait evaluasi PPDB DKI.

Antara lain Juknis PPDB Dinas Pendidikan DKI No 501 tanggal 11 Mei 2020 melanggar Permendikbud No 44 Tahun 2019 khususnya Pasal 25, 26, dan 28, sehingga wajib dievaluasi dan dilaksanakan berdasarkan Permendikbud tersebut.

Kemudian, kebijakan zonasi bina RW dikembalikan menjadi zonasi berbasis kelurahan dengan menggunakan jarak sebagai seleksi PPDB bukannya menggunakan persyaratan usia.

Judistira menambahkan, rekomendasi dari diskusi ini langsung disampaikan kepada Dinas Pendidikan DKI untuk menjadi pertimbangan evaluasi PPDB.

"Kita berharap rekomendasi ini menjadi pertimbangan Dinas Pendidikan DKI dalam mengambil kebijakan, sehingga polemik PPDB segera berakhir," kata Judistira.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 , 17:03:00