John Siffy Mirin: Otsus Solusi Bagi Rakyat Papua

Politik  KAMIS, 02 JULI 2020 , 19:52:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

John Siffy Mirin: Otsus Solusi Bagi Rakyat Papua

John Siffy Mirin/Ist

Otonomi khusus (Otsus) merupakan satu solusi dari masalah kesejahteraan Papua. Meski begitu, Otsus banyak yang harus dievaluasi.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Dapil Papua John Siffy Mirin dalam diskusi publik yang diselenggarakan Human Studies Intitute terkait akar konflik berkepanjangan di Papua, Kamis (2/7).

John menilai, pada dasarnya landasan filosifis Otsus sudah sangat baik, hanya saja pelaksanaannya di lapangan yang harus banyak dibenahi.

Dasar niatnya sudah baik, hanya saja pelaksanaannya harus banyak dievaluasi," kata John.

Legislator PAN ini juga berharap ke depan Otsus mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi dan pembangunan di Papua, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Dalam acara yang sama, tokoh senior Papua Frans Maniagasi pun berpendapat senada. Menurutnya, sebelum direvisi cara pandang terhadap Papua dan UU Otsus itu sendiri terlebih dahulu harus diubah.

Dua provinsi di Papua dananya mencapa Rpi 62 triliun, seharusnya bisa sejahtera. Seluruh jabatan Papua Hampir 95% diduduki oleh putra daerah sendiri tetapi Papua belum maju juga sampai sekarang. Ada apa, ayolah kita jujur," ungkap Frans Maniagasi.

Sementara itu, sebagai solusi, komikus asal Papua Mamat Alkatiri mengusulkan kepada semua stakeholder yang bertanggungjawab dalam upaya mensejahterakan Papua untuk terbuka satu sama lain, serta berani membuka diri untuk berdialog satu sama lain.

Dialog adalah kunci, atas nama keadilan, negara harus berani ajak warga Papua bicara, khususnya terkait rekonstruksi Otsus agar kesejahteraan masyarakat Papua segera terwujud'," ujar Mamat.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan bahwa Prolegnas prioritas tahun 2020 terdapat 13 RUU yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk disiapkan naskah akademik dan dilanjutkan pembahasannya. Dari 13 RUU tersebut, salah satunya adalah RUU Otonomi Khusus Papua.[dod]

Komentar Pembaca