Anies Diserang Soal Reklamasi Ancol, Sekda DKI: Ini Untuk Kepentingan Publik, Perluasan Kawasan Rekreasi

Megapolitan  JUM'AT, 03 JULI 2020 , 13:08:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anies Diserang Soal Reklamasi Ancol, Sekda DKI: Ini Untuk Kepentingan Publik, Perluasan Kawasan Rekreasi

Saefullah/Ist

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi sorotan terkait reklamasi.

Gara-garanya Anies menerbitkan izin reklamasi di Jakarta Utara lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Anies mengizinkan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektare dan Taman Impian Jaya Ancol lebih kurang 120 hektare.

Salah satu elemen yang vokal mengkritisi Anies adalah Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menegaskan, keputusan ini adalah ironi karena salah satu janji Anies dalam Pilkada 2017 lalu adalah menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kiara adalah salah organisasi yang juga lantang menolak reklamasi Teluk Jakarta.

Menanggapi sorotan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan izin perluasan kawasan Ancol di lokasi yang digunakan untuk menampung hasil pengerukan sungai DKI Jakarta lewat program Jakarta Emerging Dredging Initiative (JEDI) dan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP).

Pengerukan dilaksanakan di 5 waduk dan 13 sungai yang ada di DKI Jakarta sebagai upaya penanggulangan banjir, yang perencanaan yang telah ditetapkan sejak 2009, sudah ada lebih dahulu dan terpisah dari reklamasi yang akhirnya dibatalkan.

Sesuai rencana tersebut, tanah hasil pengerukan tersebut ditumpuk di Pantai Utara Jakarta, tepatnya di wilayah Ancol Timur dan Ancol Barat, menempel langsung dengan area yang dikelola Taman Impian Jaya Ancol.

Proses yang sudah berjalan selama 11 tahun tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan yang paling baik demi keseimbangan ekosistem Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan hasil laporan dari program JEDI/JUFMP, perkiraan total hasil pengerukan adalah 3.441.870 m3. Lumpur yang dibuang tersebut mengeras dan menghasilkan tanah seluas 20 hektare.

Penumpukan tanah tersebut pada akhirnya akan membentuk area baru karena proses pemadatan yang dilakukan untuk menjaga agar tanah tidak tercecer ke dasar laut secara tidak teratur.

Area bentukan baru yang masih menempel dengan daratan Jakarta ini perlu dilakukan pengaturan pemanfaatannya agar tetap mengedepankan kepentingan publik.

Untuk itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 hektare dan Kawasan Taman Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare yang ditandatangani pada 24 Februari 2020.

Izin pelaksanaan yang diberikan, salah satunya digunakan untuk pengurusan HPL dari lahan yang sudah ada di Ancol Timur. "Selama beberapa tahun ini memang sudah terdapat kurang lebih 20 hektare 'Tanah Timbul' yang ada di Ancol Timur, dihasilkan dari lumpur hasil pengerukan sungai-sungai di Jakarta. Kemarin dibuatkan Kepgubnya agar bisa mendapat sertifikat dari BPN dan lahan perluasan di Ancol tersebut dapat dimanfaatkan secara legal dan pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan, " kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/7).

Lebih lanjut, Pemprov DKI berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik.

Di antaranya, pembangunan tempat bermain anak dan pembangunan Museum Internasional Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam di kawasan Ancol tersebut. Ground breaking (peletakkan batu pertama) museum itu telah dilakukan pada bulan Februari 2020.

Selain itu, perluasan kawasan Ancol sebagai lokasi menampung hasil pengerukan sungai juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang kerap terdampak banjir, karena turut membantu wilayah mereka agar tidak kembali terkena banjir saat musim hujan.

Ini juga bagian dari pengembangan MRT yang akan sampai ke Ancol,” ujar Saefullah.

Penetapan lokasi tersebut juga berpegang pada PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk perluasan lahan Ancol Timur seluas 120 hektare pada tahun 2009.

Selain itu, perluasan lokasi di Ancol dipilih karena dinilai sebagai lokasi yang tidak bersinggungan dengan kepentingan nelayan.

Untuk memastikan pembuangan lumpur hasil pengerukan sungai ke Ancol ini tidak memberikan dampak lingkungan yang lebih jauh. PT Pembangunan Jaya Ancol diharapkan untuk melakukan kajian teknis seperti: Kajian penanggulangan dampak banjir, Kajian pemanasan global, Kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, Kajian pelaksanaan infrastruktur/prasarana dasar, Analisa mengenai dampak lingkungan dan Kajian lainnya yang diperlukan.[dod]

Komentar Pembaca