PPDB Dianggap Diskriminatif, Ada Siswa Jatuh Sakit Hingga Percobaan Bunuh Diri

Megapolitan  JUM'AT, 03 JULI 2020 , 16:00:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

PPDB Dianggap Diskriminatif, Ada  Siswa Jatuh Sakit Hingga Percobaan Bunuh Diri

Unjuk rasa orang tua siswa di Taman Pandang/RMOL

Ratusan orang tua siswa yang mengatasnamakan Paguyuban Orang Tua Siswa Korban Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020 melakukan unjuk rasa di depan Taman Pandang, Jakarta Pusat, Jumat (3/7).

Mereka menilai PPDB tidak adil lantaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44/7 terkait Zonasi.

Polemik PPDB bermula karena Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih mengutamakan calon siswa usia lebih tua dibandingkan zonasi dan prestasi.

Koordinator Paguyuban Orang Tua Siswa Korban PPDB DKI 2020, Ratu Yunita Ayu mengatakan, akibat dari PPDB yang diskriminatig banyak siswa yang jatuh sakit hingga melakukan percobaan bunuh diri.

"Oleh karena itu, kami menuntut kepada Pemda DKI melalui Dinas Pendidikan DKI untuk segera melakukan PPDB ulang khususnya jalur zonasi pada tingkat SMP dan SMA," ujar Ratu.

Selain itu para orang tua siswa juga meminta Dinas Pendidikan melakukan revisi atas juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) yang tercantum pada SK Kepala Dinas Pendidikan.

"Khususnya kriteria seleksi berdasarkan jarak dari tempat tinggal peserta didik ke sekolah dan kuota jalur zonasi minimal 50% dari total daya tampung sekolah," sambungnya.

Paguyuban Orang Tua Siswa Korban Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020 juga meminta Dinas Pendidikan untuk segera melaksanakan PPDB ulang atau PPDB kedua khususnya Jalur Zonasi dan bila dirasa perlu dilakukan pula pada jalur afirmasi.

Selanjutnya bagi peserta didik yang sudah diterima pada PPDB pertama tetapi tidak diterima pada PPDB ulang atau PPDB kedua, tanpa adanya unsur kesengajaan dengan tidak mendaftar ke sekolah terdekat pada PPDB ulang tersebut, maka Dinas Pendidikan DKI wajib menyalurkan ke sekolah lain di wilayah zonasi yang sama.

"Atau memberikan kompensasi berupa beasiswa selama 3 tahun bagi peserta didik tersebut," tutup tuntutan tersebut.[dod]

Komentar Pembaca