Dukung RUU PIP, Try Sutrisno Malah Munculkan Masalah Baru

Politik  SABTU, 04 JULI 2020 , 09:07:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dukung RUU PIP, Try Sutrisno Malah Munculkan Masalah Baru

Try Sutrisno/Net

Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno mendukung pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) demi menguatkan pembinaan ideologi Pancasila.

Hal ini disampaikan Try dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menilai, dukungan Try Sutrisno dan purnawirawan TNI/Polri justru memunculkan masalah baru atas dukungan perubahan nama RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ke RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Dukungan Pak Try dkk bukannya akan menyelesaikan masalah, malah sebaliknya menjadi pemicu timbulnya masalah baru yang lebih kompleks lagi,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Sabtu (4/7).

Menurut Amir, dukungan Try Sutrisno dan purnawirawan TNI/Polri terhadap perubahan nama RUU HIP ke RUU PIP menunjukkan ketidakkonsistenan.

Pancasila adalah sumber utama hukum, Pancsila tidak perlu dibina. Sebenarnya Pancasila adalah pembina dan pengarah terhadap seluruh tatanan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengendali dari seluruh kebijakan pemerintahan negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Try Sutrisno mengatakan, ada empat poin penting yang dirumuskannya bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) terkait pembinaan ideologi Pancasila.

Pertama, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat. Sebab, sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila ditinggalkan dan ditanggalkan.

"Misalnya BP7 bubar, tapi enggak ada pengganti. Pelajaran Pancasila mulai dari TK sampai SMA tak lagi wajib," ujar dia.

Kedua, sebagai konsekuensi dari poin pertama, ideologi transnasional menjadi bebas masuk dan berkembang di Republik Indonesia.

Menurut Try, apabila tidak ditangani serius, dikhawatirkan berkembangnya ideologi ekstrem sehingga merusak nilai-nilai persatuan Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia.

"Liberalisme kapitalisme masuk dengan bebas sehingga tatanan ekonomi dikuasai pemilik modal. Demikian juga paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme begitu leluasa bekerja di tengah-tengah masyarakat kita. Potensi paham komunis atau neokomunisme bangkit juga harus dicermati, diwaspadai terus menerus," tutur dia.

Ketiga, potensi ancaman paham ekstrem semakin mengkhawatirkan dengan makin canggihnya teknologi informasi dengan dominasi negara maju atas negara berkembang.

Keempat, guna menjawab tantangan atas eksistensi ideologi negara, maka diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pembinaan ideologi.

Berdasarkan hal tersebut, Try juga menyatakan, dukungannya atas penguatan Badan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila yang diatur dalam payung hukum undang-undang.

Lebih lanjut, Try mengatakan, menurut Ketua Umum LVRI Saiful Sulun, para veteran dan purnawirawan TNI/Polri menilai keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus diperluas oleh Undang-Undang, tidak hanya Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi perlu peraturan yang lebih kuat atas keberadaan lembaga tersebut dalam undang-undang. Kami berharap pengajuan RUU PIP didukung. Sekali lagi, kami berharap ketulusan MPR untuk melancarkan penyusunan RUU PIP jadi Undang-undang," ucapnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Try Sutrisno hadir bersama Ketua Umum LVRI Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.[dod]

Komentar Pembaca