PSI Sejak Awal Tegas Tolak Raperda Kota Relijius Depok

Politik  SABTU, 04 JULI 2020 , 18:27:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

PSI Sejak Awal Tegas Tolak Raperda Kota Relijius Depok

DPRD Kota Depok/Net

Polemik tentang usulan Pemerintah Kota Depok untuk menjadikan Kota Depok sebagai Kota Religius terus berlanjut. Setelah tahun 2019 tidak berhasil disahkan oleh DPRD Kota Depok, tahun 2020 Pemkot Depok kembali mengajukan Raperda tersebut ke DPRD.

Sorotan publik begitu deras pada 2019 karena detail raperda itu memberi ruang bagi pemerintah menentukan urusan agama warganya, mulai dari menentukan definisi perbuatan yang dianggap tercela, praktik riba sampai aliran sesat dan perbuatan syirik.

Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Oparis Simanjuntak mengatakan, meski hanya satu kursi, PSI sejak awal tegas menolak usulan Raperda Kota Religius Kota Depok. "Kita kan satu Fraksi dengan PKB. Ada tiga kursi dari PKB dan PSI satu kursi," kata Oparis melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7).

Mengenai penolakan Fraksi PKB-PSI terhadap Reperda itu, Oparis menjelaskan PKB sejak awal juga menolak

"Ya ada dinamika di internal PKB, namun setelah diskusi panjang, kami akhirnya secara bulat menolak Raperda Kota Religius," ujar Oparis.

Kesan bahwa Fraksi PKB-PSI ragu-ragu menolak Raperda tersebut ditampik oleh Oparis.

Tidak benar itu, sebelum pembentukan Fraksi PKB-PSI sudah ada MoU antara kedua partai untuk menolak segala bentuk legislasi dan kebijakan yang bersifat diskriminatif. Jadi tidak ada keraguan sedikitpun dalam penolakan," tegas Oparis.

Oparis menjelaskan bahwa dalam penolakan itu ada empat partai yang walkout, yakni PKB, PSI, PDIP dan Gerindra.

"Karena itu sudah menjadi sikap dan keputusan partai masing-masing, makanya hasil awal voting posisinya berimbang. Tidak ada keputusan, baru setelah ada penundaan 1x24 jam, terjadi lobi diluar dugaan. PSI sendiri akan berjuang melalui pembentukan Pansus untuk membatalkan berlakunya Raperda tersebut," tutup Oparis.[dod]

Komentar Pembaca