Demokrat Dorong DKI Bantu Biaya Pendaftaran Siswa Tak Mampu Ke Sekolah Swasta

Megapolitan  SENIN, 06 JULI 2020 , 08:50:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Demokrat Dorong DKI Bantu Biaya Pendaftaran Siswa Tak Mampu Ke Sekolah Swasta

H Ali Muhammad Johan Suharli/Ist

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 diwarnai rentetan protes terutama terkait aturan usia yang dianggap menggagalkan banyak peserta berusia muda masuk sekolah negeri.

Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta H Ali Muhammad Johan Suharli menilai, apapun bentuk dan pola sistem pada tahun ajaran baru ini tidak akan memuaskan semua pihak.

"Karena sistem PPDB selalu berbeda dari tahun ke tahun yang menyebabkan para orang tua kebingungan," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/7).

Ali juga mengungkapkan, masih terbatasnya kapasitas kursi dari jumlah siswa yang ingin bersekolah di SMP, SMA dan SMK negeri membuat sebagian besar terpaksa menuntut ilmu di sekolah swasta.

Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, hanya 32,93 persen siswa SMP yang bisa diterima di SMA dan SMK Negeri pada tahun ajaran 2020/2021.

Hal ini berdasarkan daya tampung SMA Negeri di Jakarta pada PPPDB tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 28.428.

Adapun daya tampung untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri sebanyak 19.182.

Dengan demikian, daya tampung secara keseluruhan di sekolah negeri SMA dan SMK di DKI Jakarta adalah 47.610.

Sementara siswa SMP yang bakal lulus, baik swasta maupun negeri, sebanyak 153.016, sedangkan yang baru lulus SMA sebanyak 144.598.

Sementara itu, daya tampung untuk SMA swasta di DKI sebanyak 35.244 dan SMK swasta sebesar 71.388. Jika ditotalkan sebesar 106.632.

"Masalahnya adalah saat ini sedang ada pandemi Covid-19 dimana banyak orang tua siswa yang terkena PHK dan tidak dapat berusaha karena ada kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Ini tentu berdampak terhadap kemampuan orang tua siswa membiayai uang pendaftaran masuk SMP, SMA atau SMK swasta," ujar Ali yang juga Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Melihat kondisi tersebut dan pendidikan merupakan kebutuhan dalam menggapai cita-cita menuju kehidupan yang lebih baik, menurut Ali, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka merealisasikan keinginan para siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan SMP, SMA ataupun SMK.

"Peran yang wajib dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah membantu biaya pendaftaran bagi siswa dari keluarga miskin yang akan melanjutkan ke SMP, SMA atau SMK swasta, disamping bantuan KJP setiap bulannya," saran Ali.

Ali melanjutkan, untuk merealisasikan bantuan Pemprov DKI dalam hal biaya pendaftaran siswa baru SMP, SMA atau SMK swasta bagi warga miskin, bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan 2020.

"Usulan solusi ini disampaikan karena penanganan dampak Covid- 19 bukan hanya dari sisi bantuan secara medis dan sembako, tetapi harus adapula kebijakan Pemprov DKI untuk membantu keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang anaknya akan masuk SMP, SMA atau SMK swasta," pungkas Ali.[dod]

Komentar Pembaca