Langkah Tepat KKP Cabut Larangan Ekspor Benur

Opini  SELASA, 07 JULI 2020 , 19:48:00 WIB

Langkah Tepat KKP Cabut Larangan Ekspor Benur

Jerry Indrawan/Net

PASCA Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Indonesia, nasib nelayan yang mengggantungkan hidupnya dari benih lobster (benur) semakin merana.

Permen KKP yang ditandatangani di era Menteri Susi Pudjiastuti mensyaratkan bahwa lobster boleh diperdagangkan dengan berat di atas 200 gram. Pertimbangannya, setidaknya lobster tersebut sudah pernah bertelur sekali. Persyaratan lainnya adalah, lobster yang diperdagangkan tidak sedang bertelur.

Aturan ini tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, juga menguntungkan nelayan lobster karena penangkapan benih lobster yang tidak terkendali dapat dihentikan. Namun, nasib nelayan kecil pun sama, alias mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan mata pencaharian mereka.

Nasib Nelayan Kecil

Aturan tersebut berimplikasi negatif terhadap banyak nelayan kecil, utamanya nelayan lobster. Nelayan lobster adalah nelayan kecil yang cukup banyak bisa kita temui di Pantai Selatan Pulau Jawa atau di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kebanyakan dari nelayannya hanya menggunakan ban sambil membawa jaring. Mereka tidak menggunakan perahu untuk berenang ke arah tengah laut, walaupun ada juga beberapa pemburu lobster yang menggunakan perahu kecil (<10 Gros Ton). Para penangkap lobster tersebut dikenal sebagai Nelayan Ban”.

Industri penangkapan ikan yang ukuran kapalnya di atas 10 GT yang ada di sepanjang pesisir Pantai Pangandaran, Tasikmalaya dan Cilacap belum dapat menyentuh aktivitas penangkapan lobster.

Hal ini sesuai dengan karakteristik lobster yang siklus hidupnya berada di wilayah pesisir yang merupakan habitat lobster.

Jadi, jika yang ada di pikiran kita bahwa lobster adalah makanan mahal, tentunya hal ini tidak sejalan dengan nasib mereka.

Di tengah stigma demikian, Permen KP Nomor 56 melarang masyarakat untuk menangkap benih lobster. Parahnya lagi, proses budidayanya pun tidak diizinkan.

Padahal, sudah puluhan tahun ribuan nelayan kecil, seperti di Pantai Selatan Jawa tadi, yang mengandalkan penangkapan benih lobster. Setiap hari mereka melaut mencari benih lobster demi sesuap nasi bagi keluarga mereka. Banyak dari mereka tentunya bisa kita kategorikan sebagai keluarga pra-sejahtera.

Kemudian, setelah Permen KP tersebut diberlakukan, nelayan yang biasa berburu benih bening lobster bingung menghadapi problematika hidup. Bila tak melaut untuk menangkap benur, keluarganya tak makan, bila menangkap ditangkap aparat.

Kondisi ini menimbulkan dampak sosial yang perlu kita cermati, yaitu ketika ada perlawanan dari nelayan. Beberapa contohnya, adalah ketika Polsek Cisolok di Sukabumi dirusak oleh massa. Begitu pula, Polsek Bayah di Banten juga diserang, hanya karena ada penangkapan kepada nelayan pemburu benih lobster. Terakhir, bentrokan berdarah antara aparat dan nelayan di NTB, juga karena alasan yang kurang lebih sama.

Praktik Ilegal Penyelundupan Lobster

Ekspor ilegal benih lobster marak dilakukan di Indonesia dengan cara diselundupkan. Penyelundupan melibatkan sindikat yang mengumpulkan benih lobster dari sejumlah wilayah seperti Bali, Lombok, Jawa bagian selatan, Sumatera bagian barat, dan Saumlaki.

Sekalipun sudah dilarang di dalam Permen KKP Nomor 56, namun penyelundupan besar-besaran tetap terjadi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa negara mengalami kerugian hampir Rp 1 riliun akibat penyelundupan benih lobster.

Bisa jadi total kerugiannya jauh lebih besar karena banyak yang tidak dapat dideteksi. Akibat praktik ilegal ini, nelayan kecil tidak dapat nilai ekonomi, negara tidak mendapat pemasukan, dan jumlah benih bening lobster di laut tetap berkurang karena dicuri. Imbas yang paling besar adalah ruginya nelayan lobster.

Alasan penyelundupan karena tingginya disparitas harga jual lobster. Harga di tingkat nelayan tahun 2019 lalu berkisar Rp.20.000-Rp.60.000 per ekor. Sementara, harga di Singapura berkisar Rp.100.000-Rp.200.000 per ekor.

Selain itu, pengepul membeli benur dengan harga Rp.7.000 per ekor untuk benur lobster pasar dan Rp.40.000 untuk benur lobster mutiara.

Saat ini, benur lobster pasir hanya dihargai pada kisaran Rp.3-8 ribu per ekor. Padahal, di pasar ekspor benur lobster pasir bisa mencapai Rp.40-60 ribu per ekor. Sedangkan, jenis benur lobster mutiara di tingkat nelayan dihargai Rp.10-20 ribu per ekor. Berbeda jauh harga ekspornya yang menembus angka Rp.140-160 ribu per ekor.

Setelah ditampung pengepul, benur diselundupkan ke luar negeri. Harganya pun naik berkali-kali lipat.

Perkiraan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), benur lobster pasir yang diselundupkan ke luar negeri dijual seharga Rp.150.000 per ekor, sedangkan benur lobster mutiara dijual Rp. 200.000 per ekor.

Secara umum, dari data tahun 2015 sampai 2019, kerugian negara karena penyelundupan lobster mencapai Rp.1.37 triliun. Tentunya hal ini sangat merugikan nelayan-nelayan lobster.

Langkah Tepat KKP

Merespons situasi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, memilih untuk menyelamatkan ribuan nelayan dengan melakukan pengaturan pengendalian sumber daya benih bening lobster melalui kebijakan yang memberikan ruang dan kesempatan bagi para nelayan untuk menangkap benih bening lobster.

Kebijakan yang kembali mengizinkan ekspor benih lobster tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

Regulasi ini mengatur pengelolaan hasil perikanan seperti lobster, kepiting, dan rajungan.

Kementerian KKP ingin memberi kesempatan bagi nelayan yang biasanya menangkap benih lobster untuk dijual dan diekspor. Industri penangkapan dan ekspor benih lobster nelayan kecil yang terkatung-katung sejak 2016, sudah hampir mati.

Untuk itu penulis sepakat dengan kebijakan KKP untuk merevisi Permen Nomor 56 agar industri tersebut bergeliat kembali.

Merujuk pernyataan Menteri Edhy, Permen Nomor 56 dinilai tidak berpihak pada nelayan. Realitasnya, banyak nelayan yang dipenjara karena ketahuan menangkap dan menyelundupkan benih lobster.

Bahkan, ketika Permen tersebut diberlakukan, marak kasus penyelundupan benih lobster. Padahal, sebelum ada aturan itu, tidak pernah ada istilah penyelundupan. Penjualan dapat dilakukan sebebas-bebasnya, seperti di bandara maupun di pelabuhan.

Atas dasar itu, jika ekspor benih bisa dilakukan secara terbuka, maka upaya penyelundupan akan hilang. Penolakan ekspor justru akan menguntungkan penyelundup dengan permainan terbatas dan menyogok dalam prosesnya.

Bisnis lobster adalah bisnis nelayan pesisir yang hidup dari laut. Mereka ingin tangkapan mereka dibeli secara legal, bukan malah dibeli penyelundup.

Selanjutnya, kebijakan pembukaan ekspor benih lobster dilakukan untuk nelayan yang menggantungkan hidup dari kegiatan tersebut.

Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membangkitkan geliat pembudidayaan lobster di berbagai daerah.

Penulis melihat bahwa pemerintah juga terus meningkatkan akses permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan. Publik harus dapat melihat kebijakan tersebut secara utuh dengan mengingat arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi perlindungan dan pemberdayaan, serta peningkatan pendapatan nelayan.

Dalam menjaga alam, ekonomi rakyat terutama nelayan harus tetap tumbuh. Dengan tumbuhnya ekonomi, lingkungan pun akan terjaga.

Penulis juga berpendapat bahwa inilah saatnya KKP lebih berperan untuk menjaga lingkungan dengan tidak mengesampingkan aspek ekonomi juga. Kita harus mampu memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia.

Tidak mungkin membuat kebijakan yang pro lingkungan, namun mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus berjalan selaras. Jika potensi kelautan dan perikanan kita hanya dimanfaatkan tanpa menjaga keberlangsungannya (sustanaibility), maka dipastikan masa depan negeri ini akan suram.

Begitu pula pertumbuhan ekonomi yang dilakukan tanpa mementingkan lingkungan akan mengakibatkan kehancuran. Oleh karenanya, langkah tepat KKP dengan kembali membuka keran ekspor dan tidak lagi melarang Nelayan Ban” mencari benur, patut kita apresiasi.[dod]

Jerry Indrawan Direktur Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)

Komentar Pembaca
Gerindra Dan Nepotisme

Gerindra Dan Nepotisme

RABU, 05 AGUSTUS 2020

Berkaca Dari Kasus Fitnah Ike Muti, Pemimpin Sejati Itu Memaafkan
Lahir Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
Sulam Alis

Sulam Alis

MINGGU, 02 AGUSTUS 2020

Djoko Tjandra Tertangkap Setelah 3 Jenderal Dicopot
Gerombolan Djarot

Gerombolan Djarot

KAMIS, 30 JULI 2020