Webinar Pustakapedia

Arah Pendidikan Indonesia Jangan Hanya Gimmcik dan Slogan

Politik  KAMIS, 09 JULI 2020 , 07:19:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Arah Pendidikan Indonesia Jangan Hanya Gimmcik dan Slogan

Nadiem Makarim/Net

Pustakapedia menggelar webinar dengan mengangkat isu pendidikan bertema Arah pendidikan kita: Mas Nadiem mau ke Mana?.

Webinar Pustakapedia menghadirkan Pakar Kebijakan Publik UGM Prof. Wahyudi Kumorotomo, Pakar Pendidikan Doni Koesoema, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, Editor in Chief Pustakapedia David Krisna Alka, CEO Pustakapedia Akhmad Muzambik, dan dipandu Editor Senior Andriansyah Syihabuddin.

Muzambik, CEO Pustakapedia, mengatakan bahwa pendidikan mesti bersifat transformatif. Arah transformasi pendidikan tentu saja mengarah pada kemajuan berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.

"Sedangkan bagi peserta didik, transformasi akan mengarah pada perkembangan tiga aspek, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Dimana ketiga aspek tersebut dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan," kata Muzambik, Selasa (7/7).

Sedangkan Doni Koesoema menegaskan bahwa Ki Hajar Dewantara sudah dengan jelas dalam memberikan gambaran tentang manusia merdeka.

"Manusia merdeka, setidaknya memiliki tiga sifat yaitu, mandiri atau berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain secara lahir dan batin dan bersandar pada diri sendiri yang berarti tumbuhnya sikap kepercayaan diri," ujar Doni.

Menurut Doni, jika seluruh pihak konsisten dengan gagasan manusia merdekanya Ki Hajar Dewantara, maka hal ini bisa menjadi panduan bagi kebijakan pendidikan nasional.

"Sayangnya konsep merdeka ala Mas Menteri Nadiem baru berkutat pada hal administratif," kata Doni, menyesalkan.

Doni berpandangan, Merdeka ala Nadiem, sementara ini, berarti bebas dari berbagai hal administratif yang membebani guru. Artinya, konsep dasar manusia merdeka yang digagas Ki Hajar Dewantara tidak dianggap hal fundamental oleh Nadiem.

"Di satu sisi Nadiem tidak fokus pada hal-hal detail tentang pendidikan. Regulasi yang dibuat Nadiem belum menyentuh problem pendidikan kita," ucap Doni.

Doni juga melihat ada upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam mengimplementasikan konsep Ki Hajar Dewantara ini.

Masalahnya, masih dalam tataran praktis. Kemerdekaan yang diusung Nadiem hanya berkutat pada ranah teknis, tidak menyentuh hal esensial dalam menjawab problem pendidikan" jelas Doni.

Doni juga mengkritik wacana Nadiem untuk mempermanenkan belajar daring. Sebab, ini akan menjadi persoalan bagi peserta didik di daerah yang infrastrukturnya belum cukup.

Ini juga akan membebani guru,” tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, jika semua metode belajar menggunakan sistem daring maka hal ini akan menyebabkan kemunduran kualitas bagi materi pelajaran yang butuh mentoring seperti yang diajarkan di sekolah SMK, misalnya.

Lain halnya dengan Wahyudi Kumorotomo. Menurutnya, Kemendikbud belum menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Ini bisa dilihat dari target skor PISA (Programme dor Internasional Student Assessment, red) masih di bawah 400," kata Wahyudi.

Padahal negara lain sudah menargetkan hingga 500 sampai 600," sambungnya.

Wahyudi juga menyoroti kebijakan merdeka belajar Nadiem. Katanya, di tingkat operasional tidak ada yang betul-betul kuat sebagai implementator untuk pembelajaran merdeka ini.

Sedangkan Ketua Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengaku sempat menaruh harapan ketika Nadiem ditunjuk sebagai menteri.

Karena Nadiem muda maka diharapkan ada progresifitas,” harapnya.

Kedua, Nadiem sukses sebagai pengusaha. Terakhir, Nadiem termasuk generasi milenial dimana ia sangat memahami teknologi digital.

Kita berharap karena profil menteri ini berbeda,” lanjutnya.

Namun, di tangan Nadiem, Kemendikbud belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Konsep merdeka belajar pun implementasinya tidak maksimal.

Nadiem dinilai tidak memahami persoalan lapangan pendidikan di Indonesia juga problem yang dihadapi guru.

Sejauh ini hanya gimmick dan slogan belaka,” tegas Ramli.

Sebagai penutup David Krisna Alka mengatakan, sulit dicerna kalau para menteri dimarahi dulu sama presiden baru bergerak.

"Menteri diangkat mestinya berdasarkan kapasitas, profesionalitas, dan integritas. Logikanya sulit dicerna kalau dimarahi dulu baru bergerak. Apalagi di masa pandemi ini" pungkas David.[dod]

Komentar Pembaca