Perluasan Ancol Berbeda Dengan Reklamasi Zaman Ahok

Megapolitan  KAMIS, 09 JULI 2020 , 09:08:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perluasan Ancol Berbeda Dengan Reklamasi Zaman Ahok

Pantai Ancol/Net

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memastikan perluasan kawasan Ancol berbeda sama sekali dengan reklamasi di Teluk Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Kabid Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Feirully Irzal yang meluruskan pemberitaan sejumlah media nasional yang menyebut perluasan Ancol yang dilakukan pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan adalah kelanjutan dari proyek pembangunan "pulau palsu" L di zaman Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurutnya, pemberitaan tersebut muncul setelah anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menanyakan dalam rapat Komisi B bersama PT Pembangunan Jaya Ancol mengenai kepemilikan lahan di lokasi perluasan daratan Ancol Timur.

"Saya menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang saya bawa, izin prinsip yang dikeluarkan Gubernur Fauzi Bowo pada bulan September 2012 untuk Pulau L diberikan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol," ujar Rully Irzal melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/7).

Selanjutnya, kata Rully, areal perluasan daratan Ancol Timur seluas 120 hektare saat ini sudah terbentuk tanah timbul” seluas 20 hektare dari hasil pembuangan pengerukan lumpur sungai proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), yang Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembuangan lumpurnya antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol pada tahun 2009.

Sehingga, saat ini perlu dilakukan penataan terhadap daratan tersebut untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik.

"Adapun lokasi 120 hektare rencana perluasan daratan Ancol tersebut yang berbentuk seperti trapesium, lokasinya di bagian sisi selatan Pulau L dahulu (seluas 481 hektare)," kata Rully.

"Namun saat ini berbeda sama sekali bentuknya dan peruntukan ruangnya dengan rencana Pulau L saat itu, karena sekarang dimanfaatkan untuk salah satunya pembangunan Museum Rasulullah dan rencana perluasan area rekreasi Taman Impian Ancol Timur yang dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol," sambungnya.

Secara perizinan dan kajian mendasar, sambungnya, tidak tepat jika perluasan Ancol disamakan dengan Pulau L yang sudah dicabut izin prinsipnya oleh Gubernur Anies Baswedan melalui surat Nomor 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018.

"Tidak ada pernyataan saya yang menyebutkan bahwa reklamasi perluasan kawasan Ancol Timur saat ini merupakan pemanfaatan reklamasi pulau L yang akan dibangun pada zaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca