Inilah Surat Terbuka KP3-I Untuk Mahkamah Agung

Opini  KAMIS, 09 JULI 2020 , 18:11:00 WIB

Inilah Surat Terbuka KP3-I Untuk Mahkamah Agung

Gedung Mahkamah Agung/Net

ENTAH apa tujuan dan maksud Mahkamah Agung (MA) melakukan manuver politik hukum dalam kondisi negara yang sedang serius menghadapi pandemi Covid-19.

Terlebih saat ini negara juga tengah menghadapi krisis ekonomi serta politik yang terus memanas.

Sepatutnya kisruh Pilpres 2019 sudah selesai dengan putusnya gugatan yang dilakukan oleh Tomu Augustinus Pasaribu, Leonardus Pasaribu, Daniel Heri Pasaribu, Reinhad Pasaribu dan Boy Pasaribu tentang pasal 3 ayat 7 PKPU No 5 Tahun 2019 terhadap UU No 7 Tahun 2017 dengan No Register 40P/HUM/2019.

Gugatan uji materi itu sendiri masuk pada 6 Mei 2019. Sementara distribusi tanggal 17 Juli 2019.

Tim yang menangani gugatan adalah Tim Yudisial C. Gugatan resmi diputuskan pada 15 Oktober 2019 dengan keberatan hukum tidak diterima,.

Berikutnya, tanggal kirim ke pengadilan pengaju pada 2 Januari 2020.

Namun mendadak MA melakukan manuver dengan mengeluarkan putusan gugatan Rachmawati Soekarnoputri dkk yang didaftarkan pada 14 Mei 2019 dengan No 44P/HUM/ 2019 tentang pasal 3 ayat 7 PKPU No 5 Tahun 2019 terhadap UU No 7 Tahun 2017.

Putusan MA mengabulkan gugatan Rachmawati makin membuat perpolitikan Tanah Air makin garing.

Banyak pendapat dan asumsi dari para elit politik serta pakar hukum dengan putusan MA tersebut.

Tentu kami sebagai penggugat pertama betul-betul sangat kaget dan heran dengan sikap MA.

Padahal saat memasukkan gugatan, kami sangat jelas mengikuti arahan dari penerima gugatan di MA tentang legal standing.

Untuk memenuhi persyaratan, kami membutuhkan waktu beberapa hari.

Setelah pejabat yang berwewenang di MA mengatakan bahwa gugatan kami sudah lengkap, kami harus membayar uang administrasi sebesar Rp 1,2 juta secara tunaiagar pendaftaran sah.

Sebagai rakyat, tentu kami mengharapkan kepastian hukum terhadap pasal 3 ayat 7 PKPU No 5 tersebut.

Mengingat hal tersebut menjadi perdebatan panjang di antara kami yang kebetulan berlatar belakang hukum.

Maka kami mengambil kesimpulaan untuk melakukan uji materi di MA dengan harapan perdebatan kami tentang pasal 3 ayat 7 PKPU No 5 Tahun 2019 tersebut mendapat putusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah 9 bulan, MA membuat suatu keajaiban dengan mengeluarkan putusan gugatan uji materi yang dilakukan Rachmawati Soekarnoputri dengan No Register 44P/HUM/2019, tanggal 14 Mei 2019.

Sementara tanggal musyawarah pada 28 Oktober 2019. Selanjutnya dibacakan pada tanggal yang sama.

Dengan sikap MA mengeluarkan putusan atas gugatan uji materi Rachmawati Soekarnoputri dkk, MA betul-betul sangat Pancasilais.

Sudah tepat MA mengabaikan gugatan rakyat pelengkap penderita, mengingat para penggugat adalah Putri Proklamator, serta para pengurus Partai Gerindra.

Seharusnya dalam amar putusan MA menganulir hasil Pilpres dan Pemilu 2019.

Namun sangat disayangkan sebagai rakyat pelengkap penderita, kami harus membayar uang administrasi sebesar Rp 1,2 juta serta harus meluangkan waktu berhari-hari untuk memenuhi persyaratan.

Apakah hal yang sama dilakukan terhadap penggugat Rachmawati dkk?

Kami bukan mau berkeluh kesah dengan surat terbuka ini. Justru kami mengucapkan terimakasih kepada MA bahwa MA telah memberikan jawaban yang pasti dengan tagline saat kami mendaftarkan gugatan, Pencuri Datang Mendahului Pencuri Yang Sesungguhnyaā€¯.

Kami juga semakin menyadari arti dan makna Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang berbunyi; Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian dan pemahaman Pancasila serta alinea ke empat UUD 1945 tersebut sesuai dengan sikap dan perilaku yang telah dilakukan kepada kami.

Terimakasih atas pelajaran yang sangat berharga diberikan MA kepada kami. Semoga lembaga MA semakin sukses.[]

Tomu Augustinus Pasaribu Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

Komentar Pembaca