Zainuddin Diminta Stop Kritik Anies Bawa-bawa Nama Bamus Betawi

Megapolitan  JUM'AT, 10 JULI 2020 , 12:03:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Zainuddin Diminta Stop Kritik Anies Bawa-bawa Nama Bamus Betawi

Muhammad Rifky alias Eki Pitung/Net

Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi Muhammad Rifky alias Eki Pitung setuju dengan relaksasi perluasan kawasan Ancol yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Eki, Bamus Betawi pada prinsipnya mendukung setiap pembangunan dan program Pemprov DKI. Hanya saja, dia mengatakan, pembangunan tersebut harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan Eki ini sekaligus meluruskan klaim sepihak yang dilakukan Zainuddin (Haji Oding), yang mengatasnamakan Bamus Betawi terkait penolakan reklamasi perluasan kawasan Ancol.

Eki menegaskan, saat ini Haji Oding tidak masuk dalam kepengurusan Bamus Betawi periode 2018-2023 pimpinan Abraham Lunggana (Haji Lulung) yang diakui Pemprov DKI Jakarta sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 dan Pergub Nomor 229 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pelestarian Budaya Betawi.

Karenanya, Eki menyebut, pernyataan Oding tidak bisa dianggap sebagai sikap Bamus Betawi.

Saya ingin meluruskan, bahwa pernyataan Haji Oding soal reklamasi itu bukan sikap Bamus, karena dia bukan lagi pengurus Bamus Batawi,” kata Eki di Jakarta, Jumat (10/7).

Hal ini, menurut Eki, sekaligus juga sebagai klarifikasi untuk meluruskan pemberitaan keliru di sejumlah media online, yang menyebut ‘Bamus Betawi Menolak Reklamasi Ancol’ atas kutipan pernyataan Haji Oding beberapa hari terakhir.

Eki pun meminta Haji Oding untuk selanjutnya tidak lagi mencatut nama Bamus Betawi untuk kepentingan apapun.

Haji Oding kan sudah punya ormas baru, sudah pegang SK yaitu ormas Perkumpulan Badan Musyawarah Suku Betawi 19820, jadi itu saja dipake,” ujar Eki.

Hal ini sebagaimana Surat Keputusan (SK) keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Rupublik Indonesia No.AHU 0003133.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Musyawarah Betawi 1982, dengan Ketua Umum Zainudin dan Sekjen M.Iksan.

Terkait perluasan area Ancol, Eki mendorong dilakukan kajian teknis terlebih dahulu, sehingga tidak berdampak pada kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu kepentingan para nelayan yang mencari nafkah di laut Jakarta.

Prinsipnya, kami hanya mengingatkan, yang terpenting semua aturan diikuti dan Pemprov betul-betul melakukan kajian teknis terkait,” ungkapnya.

Selanjutnya, Eki juga meminta masyarakat tidak berlebihan dalam menyampaikan kritik kepada Gubernur DKI Anies Baswedan, sebelum mengetahui desain tata ruang pengembangan kawasan tersebut.

Belum apa-apa ini Anies sudah divonis ingkar janji, tidak konsisten dengan janji kampanye menolak reklamasi di Teluk Jakarta,” ucap Eki.

Padahal, menurut Eki, terbitnya izin perluasan kawasan wisata Ancol seluas 155 hektare itu merupakan pengembangan pembangunan biasa yang dilakukan BUMD DKI Jakarta.

Sekali lagi, ini adalah perluasan daratan Ancol yang bertujuan untuk pengembangan wisata. Beda dengan reklamasi pulau yang dilakukan Ahok,” pungkas Eki.[dod]

Komentar Pembaca