Gonjang-ganjing Reklamasi Ancol, Ini Klarifikasi Komplit Anies Baswedan

Megapolitan  SABTU, 11 JULI 2020 , 15:17:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gonjang-ganjing Reklamasi Ancol, Ini Klarifikasi Komplit Anies Baswedan

Anies Baswedan/Ist

Izin reklamasi Ancol yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan makin memanas.

Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok mengaku heran dengan kebijakan Anies Baswedan yang menolak reklamasi Teluk Jakarta, tapi mengizinkan perluasan daratan dengan cara yang sama di Ancol, Jakarta Utara.

Reklamasi Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare. Surat ini diteken Gubernur DKI Anies Baswedan pada tanggal 24 Februari 2020.

Melalui channel Youtube Pemprov DKI Jakarta, Anies memastikan yang terjadi di kawasan Ancol berbeda dengan reklamasi yang sudah dihentikan beberapa waktu lalu.

"Alhamdulillah reklamasi sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye," kata Anies yang dikutip Kantor Berita Politik RMOLJakarta.

Menurut Anies, Jakarta terancam banjir yang salah satu sebabnya karena ada waduk, sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi.

"Ada 13 sungai kalau ditotal panjangnya lebih 430 kilometer, ada lebih dari 30 waduk dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah, kemudian waduk, sungai itu dikeruk," ujar Anies.

Lantas, kalau dikeruk terus menerus dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan?

"Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak," ungkap Anies.

Anies mengungkapkan, 3,4 juta meter kubik (M3), lumpur tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol.

"Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir, ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu," ucap Anies.

Kata Anies, proyek reklamasi Teluk Jakarta bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun. Karena di sana ada pihak swasta yang berencana membuat kawasan komersial membutuhkan lahan lalu membuat daratan, membuat reklamasi.

"Jadi, di situ bahkan ada unsur menerabas ketentuan lingkungan hidup, ada unsur hilangnya hajat hidup para nelayan karena sebagian berhadapan dengan perkampungan nelayan; misalnya di Kamal Muara, di Muara Angke lalu ini juga berhadapan dengan kawasan Cengkareng Drain dan muara sungai Angke," kata Anies melanjutkan.

"Efeknya mengganggu aliran sungai ke laut lepas, nah kegiatan reklamasi yang 17 pulau itu (pantai) sudah dihentikan dengan cara mencabut 13 izin atas pantai/pulau sehingga tidak bisa dilaksanakan," sambungnya.

Lalu empat pulau yang sudah terlanjur harus mengikuti semua ketentuan hukum dan juga ikut memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Sementara lumpur hasil pengerukan sungai dan waduk itu memang menambah lahan bagi Ancol dan penambahan lahan itu istilah teknisnya adalah reklamasi, tapi beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatannya dengan kegiatan yang selama ini kita tentang reklamasi 17 pulau itu," ungkap Anies.

Lalu untuk memanfaatkan lahan yang sudah terbentuk itu yang ukurannya 20 hektare, Pemprov DKI harus memberikan alas hukum untuk memenuhi syarat legal administratif untuk itulah kemudian keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 dikeluarkan sehingga tanah itu bisa dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan segera untuk kepentingan publik.

"Mungkin jadi pertanyaan bila yang dibutuhkan itu hanya lahan 20 hektare. Kenapa pemberian izinnya seluas 155 hektare," beber Anies.

"Jadi begini, pengerukan ini akan jalan terus, pengerukan sungai, waduk bahkan ke depan penggalian terowongan MRT, tanahnya pun akan ditimbun di tempat ini. Karena itulah ada kajiannya dan dari hasil kajian AMDAL lokasi yang dibutuhkan adalah sebesar 155 hektare, 120 hektare di sisi timur dan 35 hektare di sisi barat yang juga disediakan kawasan yang nanti akan bersebelahan dengan stasiun MRT di Ancol," lanjut Anies.

Anies menambahkan, penimbunan yang sudah 11 tahun berjalan dengan lancar. Karena penimbunan itu tidak mengganggu kegiatan nelayan.

Anies menjelaskan, kawasan tersebut jauh dari perkampungan nelayan. Kawasan itu berdampingan dengan kawasan industrI Ancol dengan Pelabuhan Tanjung Priok, dengan daerah pantai Taman Impian Jaya Ancol.

"Karena itu saya tegaskan bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan Ancol ini memang bukan bagian dari proyek reklamasi yang bermasalah itu dan di kawasan ini akan diambil 3 hektare dari 120 yang direncanakan dari 20 (hektare) yang sudah ada hanya 3 hektare untuk membangun Museum Sejarah Nabi," kata Anies.

"Lahan yang sekarang terbentuk akan dimanfaatkan untuk pengembangan, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas dan bukan cuma untuk Museum Sejarah Nabi, tapi ini menjadi kawasan pantai terbuka untuk masyarakat dan kita ingin kawasan Ancol menjadi yang terbesar dan yang terbaik sebagai kawasan liburan di Asia," pungkas Anies.[dod]

Komentar Pembaca