Soal RUU HIP, Pakar Hukum Al Azhar: Utamakan Unjuk Pikir Daripada Unjuk Rasa

Politik  SABTU, 11 JULI 2020 , 18:17:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Soal RUU HIP,  Pakar Hukum Al Azhar: Utamakan Unjuk Pikir Daripada Unjuk Rasa

Suparji Ahmad/Net

Gelombang penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) memunculkan rasa kekhawatiran terjadinya gerakan-gerakan jalanan.

Menyikapi hal ini, pakar hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad mempunyai pandangan berbeda.

Menurut Suparji, respon terhadap sebuah isu tak selamanya mesti dengan unjuk rasa. Dalam beberapa hal, unjuk pikir jauh lebih diperlukan untuk menjaga kondusifitas sosial terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

Respon terhadap RUU HIP hendaknya elegan, konstruktif dan solutif, bukan malah kontraproduktif. Pola unjuk rasa perlu disubstitusi dengan unjuk pikir untuk mengatasi masalah distorsi internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila," kata Suparji saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual Human Studies Institute (HSI), Sabtu (11/7).

Meski demikian, sebagai Akademisi di bidang hukum, Suparji tetap mengapresiasi semua elemen masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi terkait polemik RUU HIP ini.

Kata Suparji, jika sampai RUU HIP disahkan, maka sangat berpotensi memunculkan gejolak di masyarakat.

Seandainya RUU HIP disahkan, maka besar kemungkinan akan terjadi gejolak di kalangan masyarakat. Baru RUU saja sudah menjadi polemik apalagi disahkan," ujar Suparji.

Tak hanya itu, Suparji juga mengingatkan DPR dan pemerintah agar ke depan naskah akademik suatu RUU harus benar-benar diserahkan kepada akademisi bukan politisi, apalagi stafnya politisi.

"Setelah itu barulah dibahas di DPR dan berubah menjadi naskah politik yang akan diperjuangkan menjadi undang-undang," pungkas Suparji.[dod]

Komentar Pembaca