Plin-plan Soal New Normal, Bukti Pemerintah Tak Paham Situasi

Politik  MINGGU, 12 JULI 2020 , 07:57:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Plin-plan Soal New Normal, Bukti Pemerintah Tak Paham Situasi

Ilustrasi/Ist

Presiden Joko Widodo meminta pemberlakuan fase kenormalan baru atau new normal tidak dipaksakan oleh pemerintah daerah.

Apalagi, jika suatu daerah memutuskan masuk ke fase new normal tetapi kasus Covid-19 di daerah itu masih tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman mengaku kebingungan dengan sikap pemerintah. Ia menilai Pemerintah tidak paham situasi dan terlihat plin-plan

"Bukankah Presiden sebelumnya meminta kita semua untuk bersiap hidup berdampingan bersama Covid-19, bersiap untuk menjalani kehidupan new normal supaya ekonomi kembali bergerak?," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Minggu (12/7).

"Ini semua membuktikan bahwa pemerintah tidak siap dengan skenario dan mitigasi menghadapi pandemik Covid-19," sambungnya.

Menurut Taufiq, grafik lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di beberapa wilayah terjadi lantaran pelaksanaan PSBB cenderung berjalan dengan tidak disiplin. Hal itu menyebabkan transmisi tidak terhenti dan justru terus mengalami peningkatan signifikan.

Taufiq mengaku sudah mengingatkan sebelumnya agar pemerintah jangan selalu mendengarkan masukan para ekonom dan bisnis.

Sebab dalam keadaan pandemik seperti ini masukan dari para ilmuwan dan ahli penyakit menular jauh lebih penting

"Lebih baik kita memprioritaskan kemanusiaan daripada mengejar angka-angka ekonomi. Toh peningkatan ekonomi sulit tercapai jika makin banyak masyarakat yang sakit dan terinfeksi Covid-19," tutup mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI itu.[dod]

Komentar Pembaca