Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta: Perluasan Ancol Sengsarakan Nelayan

Megapolitan  SELASA, 14 JULI 2020 , 20:08:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta: Perluasan Ancol Sengsarakan Nelayan

Unjuk rasa Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta/RMOL

Penolakan masih disuarakan sejumlah pihak teekait dikeluarkannya izin perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan), Jakarta Utara oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diantaranya datang dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang meminta Anies untuk membatalkan izin reklamasi perluasan Ancol Jakarta.

Sebab menurut mereka, penerbitan izin itu banyak melanggar aturan dan menyengsarakan nelayan pesisir.

"Koalisi menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk segera menghentikan reklamasi Ancol segera mencabut Kepgub 237/2020," kata anggota Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke bernama Iwan saat demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/7).

Gubernur Anies diminta konsisten dengan janji politiknya dengan tidak melakukan reklamasi di teluk Jakarta dengan dalih apapun dan berkomitmen terhadap pemulihan lingkungan hidup di teluk Jakarta.

Iwan menjelaskan, pemberian izin tersebut juga melanggar ketentuan UU Pesisir dan Pulau kecil dan Peraturan Presiden No 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain itu, menurutnya, Pemprov DKI juga melanggar ketentuan reklamasi sebab tidak didasarkan pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

"Karena kesesuaian dengan Perda RZWP3K merupakan syarat untuk dapat terbitnya izin pelaksanaan reklamasi," kata Iwan.

Diketahui beberapa elemen dan unsur yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta diantaranya KNT Muara Angke, Walhi Jakarta, Kiara, Solidaritas Perempuan, RUJAK, Pekumpulan Mare, dan LBH Jakarta.

Sementara itu, Gubernur Anies telah buka suara terkait izin perluasan Ancol yang dikeluarkannya. Menurut Anies perluasan ancol berbeda dengan reklamasi yang telah dihentikan sebelumnya.

Anies menjelaskan, kawasan tersebut jauh dari perkampungan nelayan. Kawasan itu berdampingan dengan kawasan industrI Ancol dengan Pelabuhan Tanjung Priok, dengan daerah pantai Taman Impian Jaya Ancol.

"Karena itu saya tegaskan bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan Ancol ini memang bukan bagian dari proyek reklamasi yang bermasalah itu dan di kawasan ini akan diambil 3 hektare dari 120 yang direncanakan dari 20 (hektare) yang sudah ada hanya 3 hektare untuk membangun Museum Sejarah Nabi," kata Anies.

Adapun Izin perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Taman Impian Ancol Timur seluas masing-masing sekitar 35 hektare dan 120 hektare tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 237/2020 yang diteken Gubernur Anies pada 24 Februari 2020.

Pembangunan perluasan kawasan ini resmi menjadi wewenang dan beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).[dod]

Komentar Pembaca