Clearkan Reklamasi Ancol, Katar Sarankan Anies Adakan Dialog Terbuka

Megapolitan  KAMIS, 16 JULI 2020 , 14:05:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Clearkan Reklamasi Ancol, Katar Sarankan Anies Adakan Dialog Terbuka

Anies Baswedan/Ist

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan menggelar dialog terbuka untuk mengclearkan soal pemberian izin reklamasi Ancol.

Demikian dikatakan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto alias SGY kepada wartawan, Kamis (16/7).

Kebijakan reklamasi Ancol itu menuai polemik karena sebelumnya Anies menghentikan proyek reklamasi milik sejumlah pengembang di Teluk Jakarta, sesuai janjinya saat kampanye Pilgub Jakarta 2017.

"Polemik ini akan terus menjadi liar jika tidak segera diselesaikan. Karena itu, Gubernur harus membuka ruang dialog untuk menjelaskan mengapa dia memberikan izin itu," kata SGY.

Meski demikian, SGY mengakui, sesuai Keppres Nomor 52 Tahun 1965 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada di tangan gubernur.

Selain itu, kata SGY, reklamasi di Ancol Timur yang memperluas lahan hasil reklamasi sebelumnya yang seluas 20 hektare menjadi 120 hektare, dan reklamasi di Ancol Barat yang seluas 35 hektare, juga tidak melanggar Keppres 52 karena dilakukan dengan menguruk pantai ke arah laut.

"Beda dengan reklamasi yang dilakukan pengembang di Teluk Jakarta yang tidak sesuai Keppres, karena menguruk laut untuk membuat pulau baru di situ," ujar SGY.

Selain itu, lanjut SGY, reklamasi yang dilakukan di Ancol Timur dan Ancol Barat, jika mengacu pada izin yang diterbitkan Gubernur, juga sesuai aturan perundang-undangan, karena izin itu memandatkan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) sebagai pelaksana reklamasi, untuk membuat analisis masalah dampak lingkungan (Amdal)-nya, dan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan yang akan dididirkan di atasnya, yang di antaranya berupa Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW.

Sementara pulau-pulau yang dibangun pengembang di Teluk Jakarta bukan saja tidak didahului Amdal, tapi juga bangunan-bangunan di atasnya didirikan tanpa IMB.

Yang juga penting untuk dicatat, tegas SGY, reklamasi yang dilakukan di Ancol untuk kepentingan publik, sementara reklamasi yang dilakukan pengembang di Teluk Jakarta bertujuan komersil dan bahkan telah dipasarkan di luar negeri, termasuk China.

Sehingga dikhawatirkan pulau hasil reklamasi pengembang itu akan menjadi pulau eksklusif dimana mayoritas penghuninya adalah orang asing.

"Nah, perbedaan-perbedaan ini perlu disampaikan kepada publik agar publik paham. Caranya, antara lain dengan membuka ruang dialog seluas mungkin, termasuk dengan melakukan dialog publik," tegas SGY.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan kuatnya penolakan publik atas kebijakan Anies menerbitkan izin reklamasi bagi PJA ditunggangi para pengembang yang marah karena proyek reklamasinya di Teluk Jakarta dihentikan Anies?

SGY menyakini pengembang tidak berada di balik aksi penolakan tersebut, yang di antaranya disalurkan melalui aksi demonstrasi di Balaikota DKI tersebut.

Meski demikian SGY mengakui kalau pemberian izin reklamasi untuk PJA itu memang menjadi titik lemah bagi Anies yang membuatnya diserang karena dinilai tidak konsisten dengan kebijakannya untuk menyetop reklamasi.

Apalagi karena saat ini di kalangan publik berkembang asumsi bahwa reklamasi di Ancol Tinur merupakan bagian dari proyek reklamasi Pulai L yang izinnya telah dicabut Anies, dan reklamasi di Ancol Barat merupakan bagian dari proyek reklamasi Pulai K yang izinnya juga telah dicabut Anies.

SGY yakin, jika semua ini dapat diclearkan melalui dialog terbuka, maka polemik reklamasi di Ancol dapat disudahi. [dod]

Komentar Pembaca