Syarif Gerindra: Penolakan Perluasan Kawasan Ancol Politis

Megapolitan  KAMIS, 23 JULI 2020 , 09:43:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Syarif Gerindra: Penolakan Perluasan Kawasan Ancol Politis

Syarif/RMOL

Izin perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) di Jakarta Utara, masih menimbulkan polemik.

Sejumlah pihak menyebut izin perluasan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu cacat hukum dan mendesak agar proyek tersebut dihentikan.

Menanggapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Syarif menegaskan bahwa penolakan terhadap perluasan Ancol tersebut sangat kental dengan muatan politis.

"Kalau saya melihat lebih besar politis. Sebab dari segi teknis dan kajian tidak ada masalah juga serta tidak ada yang dilanggar," ujar Syarif saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Kamis (23/7).

Politisi Partai Gerindra ini menduga ada orang kuat di balik kisruhnya perluasan kawasan tersebut. Namun ia enggan membeberkan lebih lanjut sosok yang dimaksudkan tersebut.

Adapun izin perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Taman Impian Ancol Timur seluas masing-masing sekitar 35 hektare dan 120 hektare tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 237/2020 yang diteken Gubernur Anies pada 24 Februari 2020.

Pembangunan perluasan kawasan ini nantinya resmi menjadi wewenang dan beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).

"Jadi sebelumnya, ternyata ada 18 keputusan Gubernur diatasnya yang juga mengurusi soal ini. Jadi sebetulnya Anies hanya melanjutkan saja. Nah orang salah kaprah. Politis lah," tegas Syarif.[dod]

Komentar Pembaca