Soal Usulan Pemprov DKI Akuisisi Saham Pusat 50 Persen, Dirut JIEP: Itu Hak Prerogatif Pemegang Saham

Bisnis  RABU, 29 JULI 2020 , 15:16:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Soal Usulan Pemprov DKI Akuisisi Saham Pusat 50 Persen, Dirut JIEP: Itu Hak Prerogatif Pemegang Saham

Landi Rizaldi/Ist

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) sedang melakukan pengembangan Kawasan Industri Pulogadung di atas lahan seluas 500 hektare

Pengembangan kawasan tersebut direncanakan dari sebatas kawasan industri yang telah eksis saat ini menjadi kawasan terpadu yang memiliki beragam fasilitas publik, seperti rusunawa, rumah sakit, sekolah, hingga transportasi publik terintegrasi.

Menyusul pengembangan kawasan tersebut, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham 50 persen di PT JIEP untuk mengakusisi saham pemerintah pusat yang juga sebesar 50 persen.

"Seharusnya Pemprov DKI mengakuisisi saham pusat, sehingga menjadi pengendali di JIEP. Dengan begitu nantinya JIEP akan lebih banyak memberi pemasukan ke Pemprov DKI," saran Syaiful, Selasa (28/7).

Menanggapi usulan JPS tersebut, Dirut PT JIEP Landi Rizaldi mengatakan, masalah kepemilikan saham merupakan hak prerogatif dari masing-masing pemegang saham.

"Sehingga Direksi dan Komisaris tidak ada pendapat apapun mengenai hal ini," kata Landi melalui layanan WhatsApp Messenger, Rabu (29/7).

"Soal ini kewenangan Pemprov DKI dan Kementerian BUMN," sambungnya.

Meski demikian, menurut Landi, setoran ke pemegang saham setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan.

"Setiap tahun kita setor 30% dari laba bersih sebagai deviden ke pemegang saham. Namun khusus tahun 2019, RUPS memutuskan untuk setor 35% dari laba 2019 sebagai deviden ke pemegang saham," terang Landi.

Diketahui PT JIEP memberi pendapatan ke Pemprov DKI tahun 2018 Rp 16,321 miliar, tahun 2017 Rp 12,635 miliar, tahun 2016 Rp 10,284 miliar dan tahun 2015 Rp 11 miliar.

"Untuk tahun 2019 kita setor Rp 27 miliar ke masing-masing pemegang saham. Ini memang target yang disampaikan waktu di Komisi C DPRD sebesar Rp 20 miliar, tapi saat RUPS tahun 2019 dinaikkan jadi Rp 27 miliar," pungkas Landi.[dod]

Komentar Pembaca