Fitnah Keterlaluan, Politisi Demokrat Ini Dukung Pemprov DKI Proses Hukum Ike Muti

Megapolitan  JUM'AT, 31 JULI 2020 , 19:06:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fitnah Keterlaluan, Politisi Demokrat Ini Dukung Pemprov DKI Proses Hukum Ike Muti

Ike Muti/Net

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melayangkan surat peringatan alias somasi kepada artis Indah Kartika Mutiarawati alias Ike Muti atas postingannya di akun Instagram pribadinya @ikemuti16.

Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat Taufik Hidayat mendukung langkah somasi yang dilakukan Pemprov DKI tersebut.

"Sudah terlalu banyak fitnah ditujukan kepada Pemprov DKI Jakarta dibawah pimpinan mas Gubernur Anies Baswedan yang diproduksi kaum bani jahiliyah otak Flintstone," ujar Taufik saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (31/7).

Meski kerap mendapatkan fitnah, Taufik menilai Anies bukanlah tipe pemimpin 'baper' dengan membuat laporan ke polisi.

"Mbak artis kW ini fitnahnya pakai niat banget. Udah layak diseret ke meja hijau," geram Taufik.

Diketahui Ike Muti sebelumnya mengaku kerjasamanya dengan anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam proyek web series terpaksa kandas

"Menurut mereka, saya Jokowi banget, makanya saya tidak terpilih di project Pemda DKI itu," kata Ike Muti seperti tertulis di laman akun Ikemuti16, Kamis (30/7).

Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Yayan Yuhanah menuturkan, sehubungan unggahan di akun Instagram @ikemuti16 yang viral di media sosial (medsos) pada Kamis (30/7), Pemprov DKI mempertanyakan maksud status tersebut.

Dalam surat peringatan Nomor 1795/-075, Yayan mempertanyakan tudingan Ike Muti tidak faktual, tak benar, dan berisi kebohongan, yang membuat nama baik Pemprov DKI dirugikan.

"Maka dengan ini kami memperingatkan saudara untuk menjelaskan apa proyek yang saudara sebutkan dan siapa pepanggungjawabnya?" kata Yayan dalam surat peringatan, dikutip pada Jumat (31/7).

Yayan menegaskan, Ike Muti harus menyebutkan dengan jelas siapa yang menyuruhnya untuk menghapus foto bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan proyek di Pemprov DKI.

"Serta kapan dan melalui media komunikasi apa instruksi itu disampaikan," kata Yayan melanjutkan.

Dia menegaskan, Ike Muti harus menunjukkan bukti komunikasi yang menyatakan permintaan Pemprov DKI untuk menghapus fotonya bersama dengan Presiden Jokowi. Pihaknya menunggu dan memberi waktu selama 2x24 jam terhitung sejak Jumat, 31 Juli 2020.

"Apabila tidak ada penjelasan dan klarifikasi secara tertulis dan ditandatangani di atas materai dari suadara, maka kami akan langsung menempuh setiap dan semua upaya hukum sesuai dengan kaidah hukum pidana," kata Yayan.

Status Ike Muti dikomentari ribuan pengikutnya yang mayoritas menyalahkan Gubernur Anies. Ike dalam salah satu komentarnya menanggapi pengikutnya, menjelaskan jika ia tidak bisa menghapus foto bersama Presiden Jokowi, sehingga ia dicoret dari proyek webseries yang diadakan Pemprov DKI.

Sayangnya, pasca disomasi oleh Pemprov DKI, Ike Muti langsung menutup kolom komentar Instagramnya. Belum ada penjelasan resmi dari Ike Muti terkait penutupan kolom komentarnya tersebut.[dod]

Komentar Pembaca