Lahan Tak Dibayar-bayar, Ombudsman Panggil Dirut Bank DKI

Hukum  SENIN, 03 AGUSTUS 2020 , 15:17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Lahan Tak Dibayar-bayar, Ombudsman Panggil Dirut Bank DKI

Teguh P Nugroho/Net

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya mengeluarkan surat panggilan untuk Direktur Bank DKI.

Pemanggilan Dirut Bank DKI tersebut untuk meminta penjelasan terkait perkara hukum yang belum dilaksanakan yakni ganti rugi tanah atas pelaporan ahli waris The Tjin Kok.

Permasalahan hukum ini telah dihadapi pelapor dari tahun 2001 dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2006.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2256 K PDT.2005 10. Nomor 23/PDT.G/PN.JKT.PST sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Bank DKI.

Surat tertanggal 30 Juli tersebut menerangkan bahwa Bank DKI sebelumnya berjanji akan melakukan kewajibannya dan akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap permasalahan tersebut.

Untuk itu pada tanggal 13 Maret 2020, kuasa hukum pelapor, Lieus Sungkharisma menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT Bank DKI, Perihal Ketegasan atas penyelesaian Perkara The Tjin Kok versus PT Bank DKI. Namun lagi-lagi sampai saat ini belum juga mendapatkan tanggapan.

Berdasarkan uraian laporan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta Direktur Bank DKI memberikan Keterangan terkait alasan belum dilaksanakannya putusan hukum dan tindak lanjut surat Pelapor serta upaya penyelesaian permasalahan.

"Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya berharap penjelasan dimaksud dapat diterima dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan keterangan ini sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia," demikian bunyi surat yang ditandatangani Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya, Teguh P Nugroho.

Diketahui, ahli waris The Tjin Kok melaporkan Bank DKI ke Ombudsman pada Senin (8/3).

Hal ini dilakukan karena meski perkaranya sudah diputus pengadilan dan dinyatakan inkrah oleh Mahkamah Agung sejak 2006, harapan Ham Sutedjo, ahli waris The Tjin Kok untuk mendapat keadilan, tak kunjung terjadi.

Pasalnya pihak terperkara, yakni PT Bank DKI, sampai hari ini tak juga memenuhi kewajibannya.

Padahal pihak Bank DKI mengaku akan tunduk dan patuh kepada hukum dan sudah berjanji akan memenuhi kewajibannya pada Maret 2017. Tapi sampai sekarang kewajiban itu tak juga dipenuhi. Ketika kita pertanyakan, mereka justru tak bisa memberi kepastian kapan akan membayar kewajibannya itu,” kata Lieus Sungkharisma, usai melaporkan kasusnya ke Ombusdman RI, Senin (9/3).

Menurut Lieus, laporan ini mereka lakukan karena Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara.

Kita memang sangat berharap Ombudsman bisa menjadi pintu bagi penyelesaian atas kasus hukum yang dialami Bapak Ham Sutedjo,” jelas Lieus.

Apalagi, lanjut Lieus, demi mendapatkan hak-haknya, sejak belasan tahun lalu Ham Sutedjo telah menempuh berbagai cara. Tak hanya berperkara di pengadilan dan dinyatakan menang, ahli waris The Tjin Kok itu bahkan sudah pernah melaporkan kasusnya ke Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP (Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan) DKI Jakarta.

Anehnya, imbuh Lieus, di tengah upaya Ham Sutedjo menuntut keadilan itu, pihak Bank DKI justru mengeluarkan dana cukup besar untuk membayar pengacara terkait perkara ini. Padahal kasusnya sudah dinyatakan inkrah oleh MA sejak 2006.

Dalam Annual Report Bank DKI tahun 2016 untuk Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum dengan Pihak Ketiga, pihaknya menemukan Bank DKI telah mengeluarkan angka fantastis untuk biaya jasa (service fee) kepada Kantor Hukum Arifin Djauhari & Partners sebesar Rp 2.325.000.000.

Jumlah fantastis itu untuk biaya perkara hukum dengan The Tjin Kok & Rudi Harsono,” beber Lieus.

Lebih aneh lagi, di tahun 2017 biaya jasa (service fee) itu tak lagi tercantum. Namun dalam annual report Bank DKI di tahun 2018, biaya service fee untuk kantor hukum Arifin Djauhari & Partners itu muncul lagi dengan jumlah yang sama,” tambahnya.

Muncul dan hilangnya laporan biaya jasa di Annual Report Bank DKI dalam perkara hukum dengan The Tjin Kok itu jelas mengundang kecurigaan Lieus.

Sepertinya memang ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan di Bank DKI. Karena itulah kita akan melaporkan kembali soal ini ke TGUPP. Kita berharap TGUPP DKI dapat memberi solusi atas perkara yang menimpa salah seorang warga DKI Jakarta ini,” demikian Lieus. [dod]

Komentar Pembaca