Kalah Gugatan Dari Diskotek Golden Crown, DPRD Dorong Pemprov DKI Ajukan Banding

Megapolitan  SELASA, 04 AGUSTUS 2020 , 13:21:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kalah Gugatan Dari Diskotek Golden Crown, DPRD Dorong Pemprov DKI Ajukan Banding

Diskotek Golden Crown/Net

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan yang diajukan manajemen diskotek Golden Crown, yaitu PT Mahkota Aman Sentosa (PT MAS), terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta terkait pencabutan izin usaha diskotek.

Meski memenangkan perkara, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai Diskotek Golden Crown tidak bisa serta merta beroperasi lantaran saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

"Saya kira aturan dari pusat belum mengizinkan tempat hiburan malam untuk buka kecuali sebagai resto saja," kata Aziz saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Selasa (4/8). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menegaskan bahwa ada aturan main dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap transisi yang harus ditaati oleh semua pihak.

"Semua hiburan malam terikat pada aturan tersebut. Protokol Covid-19 juga harus diawasi ketat," tegas Aziz.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Aziz, masih bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan manajemen Diskotek Golden Crown.

"Kalau yakin prosedurnya sudah benar, kami dorong untuk melakukan banding," tandas Aziz.

Sebelumya berdasarkan putusan PTUN Jakarta pada 30 Juni 2020, hakim telah mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan PT MAS.

Selain mengabulkan gugatan, Hakim juga menyatakan membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Mahkota Aman Sentosa, tertanggal 7 Februari 2020.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia menegaskan, dalam proses pemeriksaan di Diskotek Golden Crown, pihaknya berkesimpulan ada pembiaran yang dilakukan manajemen terhadap pengunjung yang menggunakan narkoba.

Kemudian, Dinas Parekraf pun mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin TDUP ke DPMPTSP DKI. Pencabutan izin TDUP Golden Crown telah melalui hasil pemeriksaan setelah razia.

Setiap usaha pariwisata di Jakarta wajib untuk melaporkan setiap adanya transaksi/penggunaan narkoba di tempat usahanya.

Hal ini sesuai dengan pasal 38 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 18/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Lalu dalam pasal 54 ayat 1 berbunyi 'Setiap usaha pariwisata yang terbukti tidak melakukan tindakan dalam pasal 38 ayat 2 berdasarkan hasil temuan maupun yang bersumber dari media massa atau pengaduan dari masyarakat dengan melakukan pembiaran terjadinya pemakaian, peredaran, penjualan narkoba di tempat usaha tersebut, pencabutan TDUP manajemen akan dilakukan tanpa teguran tertulis 1 sampai 3, dan penghentian kegiatan usaha sementara.[dod] [dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Terpeleset, Pesepeda Tewas Di Bendungan Tiu

Terpeleset, Pesepeda Tewas Di Bendungan Tiu

RABU, 29 JULI 2020 , 10:05:00

Gedung DPRD DKI Disemprot Disinfektan

Gedung DPRD DKI Disemprot Disinfektan

RABU, 29 JULI 2020 , 13:29:00