Sudah 5 Bulan Corona Mewabah, Jokowi Baru Terbitkan Inpres Ajak Tokoh Agama Tingkatkan Sosialisasi

Politik  KAMIS, 06 AGUSTUS 2020 , 10:57:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sudah 5 Bulan Corona Mewabah, Jokowi Baru Terbitkan Inpres  Ajak Tokoh Agama Tingkatkan Sosialisasi

Presiden Joko Widodo/Ist

Untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pencegahan serta pengendalian virus Corona baru alias Covid-19 di seluruh provinsi serta kabupaten kota di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020.

Inpres yang dikeluarkan pada Agustus 2020 itu mengatur tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus Corona.

Kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota, Presiden Jokowi meminta untuk meningkatkan sosialisasi secara masif dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Jokowi pun meminta agar kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan Gubernur, Bupati atau Walikota yang membuat ketentuan terkait kewajiban mematuhi protokol kesehatan dan memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

"Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanganan virus Corona dikenakan kepada perorangan, pelaku, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum," demikian bunyi Inpres tersebut.

Adapun tempat dan fasilitas umum yang dimaksud tersebut meliputi perkantoran, tempat usaha atau industri, sekolah tempat ibadah, tempat dan transportasi umum, kendaraan pribadi pasar modern dan tradisional, apotek, rumah makan dan restoran.

Selanjutnya pedagang kaki lima, perhotelan, tempat pariwisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik atau tempat lain yang dapat menimbulkan kerumunan massa dan tempat fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian virus Corona.

Tidak hanya itu Jokowi juga meminta agar Gubernur, Bupati atau Walikota menyiapkan sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus Corona yang dilakukan baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi yang dimaksud mulai dari teguran lisan, tertulis, contoh sosial, denda administrasi atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.

"Dalam pelaksanaan penerapan sanksi peraturan Gubernur, Bupati Atau Walikota melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara republik Indonesia," tutup Inpres tersebut.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104
Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00