CBA Ancam Laporkan Nadiem Ke KPK Jika Program POP Dilanjutkan

Hukum  JUM'AT, 07 AGUSTUS 2020 , 07:36:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

CBA Ancam Laporkan Nadiem Ke KPK Jika Program POP Dilanjutkan

Nadiem Makarim/Net

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk menghentikan program organisasi penggerak (POP).

Apabila POP ngotot dilanjutkan, maka Center for Budget Analysis (CBA) akan melaporkan Menteri Mendikbud Nadiem Makarim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi menyakini POP ini akan ditunda dan tidak dijalankan pada tahun ini. Alasan penundaan ini karena ada lembaga besar seperti Muhammadiyah dan PGRI yang mengundurkan diri.

"Kalau tetap memaksakan tahun ini, sama saja program POP tidak akan tercapai, hanya membuang buang anggaran saja. Yang ujungnya berhadapan dengan aparat hukum. Mau Pak Nadiem? Iya monggo jalaninkan saja. Maka CBA yang akan melaporkan kasus POP pertama ke KPK," kata Uchok saat dihubungi, Jumat (7/8).

Uchok mengatakan, tidak mungkin POP ini bisa selesai pada tahun ini. Jika pun ada lembaga yang tetap ikut program ini, hanya akan jadi temuan BPK, dan penyidikan KPK.

"Saya menyarankan ke Nadiem, agar program ini segera ditunda, dan dijalankan untuk tahun depan saja," tutup Uchok.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap pertemuannya dengan perwakilan Kemendikbud.

Firli mengaku, pertemuan kedua lembaga negara ini guna membahas POP yang tengah berpolemik.

"Kami hari ini, menerima perwakilan Kemendikbud untuk mendengarkan paparan terkait Program Organisasi Penggerak (POP)," kata Firli Bahuri dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7).

Dalam pertemuan itu, Firli memberikan catatan dan juga kajian terkait program tersebut.

Menurutnya, ada hal yang jadi perhatian KPK, seperti verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain, dan proses perencanaan serta pertanggungjawaban program.

"Kami bahas intens dalam pertemuan, terkait verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti BPKP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program," jelas Firli.

Namun demikian, dia menambahkan, KPK belum memberikan pernyataan apa pun. Sebab, rekomendasi lengkap terkait POP akan dirilis usai pihaknya merampungkan kajian.

"Kami meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim KPK dalam menyelesaikan kajian ini, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK melakukan monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara," tutur Firli.

Sebagai informasi, pertemuan terkait berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Empat pimpinan KPK turut hadir, seperti Firli, Alexander Marwata, Lili Pintauli dan Nurul Ghufron.

Sedangkan Kemendikbud kehadirannya diwakili oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Iwan Syafril dan Irjen Kemendikbud, Chatarina M. Girsang.

POP berpolemik usai organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menarik diri.

Hal itu dilakukan, usai Kemendikbud memasukkan Yayasan Putera Sampoerna bersama Tanoto yang dianggap ketiga organisasi itu tidak transparan dan hendak tidak menggunakan pembiayaan mandiri dalam menjalankan program.

Kendati hal itu sudah dibantah Mendikbud Nadiem Makarim. Bahkan Nadiem sudah meminta maaf atas kesalahpahaman dan polemik yang terjadi.

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut,” kata Nadiem dalam siaran pers, Selasa (28/7).[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104
Upacara Kemerdekaan Di Balaikota

Upacara Kemerdekaan Di Balaikota

SENIN, 17 AGUSTUS 2020 , 08:16:00