Dana BOS Untuk Kuota Internet, Zita Anjani Tuding Nadiem Lempar Batu Sembunyi Tangan

Megapolitan  JUM'AT, 07 AGUSTUS 2020 , 21:29:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dana BOS Untuk Kuota Internet, Zita Anjani Tuding Nadiem Lempar Batu Sembunyi Tangan

Zita Anjani/Ist

Untuk menunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengizinkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan untuk pembelian pulsa bagi guru dan siswa.

Demikian yang disampaikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat menjadi narasumber dalam acara talk show Mata Najwa.

Usulan Nadiem ini pun mendapatkan kritik dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani.

"Saya dengar penjelasan Mas Menteri di Mata Najwa soal penggunaan dana BOS. Saya miris ngeliat sekelas menteri jago sekali muter-muter bicaranya," ungkap Zita kepada Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (7/8).

Menurut Zita, kebutuhan pulsa siswa untuk pembelian kuota per bulan bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp 100 ribu. Jika hal itu dilakukan maka anggaran yang dimiliki sekolah tidak dapat untuk mencukupi.

"Perihal BOS coba bayangkan, contohnya pada SMP. Per siswa1,1 juta/tahun. Kalau di sebuah sekolah swasta ada 161 orang, maka ada 177 juta. Kalau per anak butuh 100 ribu per bulan untuk internet, sisanya cuma 32 juta buat bayar gaji honorer, biaya listrik, renovasi, dan lainnya. Ini kan tidak masuk akal. Mereka tidak ada keharusan juga kok buat beliin paket data," kata Zita.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memahami jika dana Bos tahun ini meningkat 6,03% di banding tahun 2019. Namun penambahan tersebut tidak bisa disimpulkan dana BOS cukup membantu untuk kebutuhan internet siswa.

Terlebih lagi, lanjut Zita, berdasarkan data Kemendikbud pada 2018, ada 41.458 sekolah yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

"Artinya, ada puluhan ribu sekolah yang harus mengandalkan dana BOS. Dengan dialokasikan dana BOS untuk biaya internet bagi siswa, akan sangat menguras anggaran yang harusnya di peruntukkan untuk sekolahnya," tegas Zita.

"Sesederhana itu saja Mas Menteri tidak bisa pikirkan. Apalagi kebijakan ini dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, sehingga akan banyak tuntutan dari orang tua kepada kepala sekolah. Ini sama saja Mas Menteri lempar batu sembunyi tangan," tutup Zita Anjani.[dod]

Komentar Pembaca