Makin Ngawur Soal Gibran

Suara Rakyat  SABTU, 08 AGUSTUS 2020 , 09:17:00 WIB

Makin Ngawur Soal Gibran

Gibran Rakabuming Raka/Net

SUDAH berbau nepotisme yang merusak tatanan ketatanegaraan, kini pendukung nampak percaya diri seolah Gibran-Teguh bakal menjadi calon tunggal wali/wakil walikota Surakarta.

Hampir semua partai politik telah berhasil "ditaklukkan" oleh pengaruh ayahanda Presiden. Dugaan ini sangat beralasan.

Keyakinan demikian menyebabkan munculnya gagasan atau usul agar Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres soal Pilkada 2020 yang kontennya bahwa pasangan calon tunggal kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada 2020 ditetapkan saja secara langsung tanpa melalui pencoblosan.

Usul itu dikemukakan oleh BRM Kusumo Putro, Inisiator Gerakan Relawan Rakyat untuk Kota Surakarta alias Garuda.

Alasannya adalah adanya bahaya pandemik Covid-19 serta untuk menghemat anggaran yang dapat dialihkan pada kebutuhan lain.

Menurut pendukung Gibran-Teguh ini, pilkada mendatang tidak menjamin terbebas dari munculnya klaster baru Covid-19.

"Saya juga menilai KPU Solo belum siap melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemik Covid-19".

Kusumo Putro menyebut bahwa belum ada sosialisasi mekanisme dan tata cara Pilkada Solo yang baik dan aman.

Sesungguhnya soal alasan penghematan anggaran dan bahaya pandemik Covid-19 cukup rasional, hanya solusinya tidak rasional.

Proses pemilu tetap dijalankan tetapi tanpa pencoblosan. Aneh, semestinya jika bersikap konsisten maka solusinya adalah penundaan sampai pandemik reda.

Usul pasangan calon tunggal untuk dapat dikeluarkan Keppres agar langsung ditetapkan sebagai kepala/wakil kepala daerah adalah usul yang lucu dan licik.

Lucunya, bagaimana mungkin ada konsep "penetapan" pada "pemilihan" kepala daerah yang tanpa pencoblosan.

Liciknya, diduga kuat dasar usulan adalah kepentingan bahwa hanya akan ada satu pasangan saja yaitu Gibran-Teguh.

Konfigurasi partai politik menunjukkan bahwa mayoritas partai mendukung atau mengusung pasangan putra Presiden Jokowi ini.

Suasana yang "dipaksakan" harus terealisasi pilkada pada bulan Desember 2020 pada situasi pandemik Covid-19 ini dinilai sarat kepentingan.

Banyak keluarga atau kerabat dari pejabat negara yang maju untuk memperebutkan kursi bupati atau walikota.

Jika pemerintah pusat serius untuk mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan serta mencegah munculnya klaster baru Covid-19, maka Pilkada 2020 sudah selayaknya ditunda.

Kasus usulan Keppres "penetapan" tentu ngawur. Gibran yang digadang-gadang "harus" menjadi walikota ternyata diperjuangkan dengan segala cara.

Ini bagian dari politik nepotisme yaitu mendahulukan kekerabatan ketimbang kemampuan. "Nepos" artinya "cucu" atau "keponakan" yang menggambarkan keluarga dekat.

Aspek kemampuan dikesampingkan. Nepotisme secara hukum telah dilarang dan harus diberantas. Bukan justru di "keppres"-kan. Pilkada "Gibran" ini semakin ngawur saja.[]

M. Rizal Fadillah Pemerhati politik dan kebangsaan

Komentar Pembaca
Debat Kepribadian

Debat Kepribadian

KAMIS, 01 OKTOBER 2020

Din-Rachmat Dan Sinergi Muhammadiyah-NU Di KAMI
Din Syamsudin Dan Nasib KAMI Ke Depan

Din Syamsudin Dan Nasib KAMI Ke Depan

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

Pajak Smart

Pajak Smart

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020

Makin Diserang, KAMI Makin Terbang

Makin Diserang, KAMI Makin Terbang

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020

Kebangkitan PKI Itu Keniscayaan

Kebangkitan PKI Itu Keniscayaan

SENIN, 28 SEPTEMBER 2020

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104
Upacara Kemerdekaan Di Balaikota

Upacara Kemerdekaan Di Balaikota

SENIN, 17 AGUSTUS 2020 , 08:16:00