Aktivis Jakarta Suarakan Reklamasi Ancol Hasilkan Pantai Publik

Megapolitan  SABTU, 08 AGUSTUS 2020 , 20:10:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aktivis Jakarta Suarakan Reklamasi Ancol Hasilkan Pantai Publik

Ring Pro Kontra Aktivis Jakarta, 'Reklamasi Ancol, Antara Kebijakan Anies dan Penolakan'/Ist

Reklamasi Ancol yang berada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan izin.

Anies Baswedan meneken Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare pada 24 Februari 2020.

Merespon hal ini, sejumlah aktivis Jakarta berkumpul di Hotel D Arcici di kawasan Sunter, Jakarta Utara, untuk menggelar diskusi membedah pro kontra reklamasi Ancol, Sabtu (8/8).

Agenda bernama Ring Pro Kontra Aktivis Jakarta, 'Reklamasi Ancol, Antara Kebijakan Anies dan Penolakan' itu menghadirkan pembicara praktisi hukum Ali Lubis, Agus Chaerudin (Pengamat INFRA), pemerhati sosial Adjie Rimbawan dan pengamat kebijakan publik Amir Hamzah.

Diskusi dipandu Ervan Purwanto dari Rekan Imdonesia.

Ketua Panitia Pelaksana Diskusi Ring Pro dan Kontra Aktivis Jakarta, Agung Nugroho mengatakan, forum dialog yang digagas ini sebagai ajang mediasi silang pendapat di antara aktivis Jakarta menanggapi perluasan lahan Ancol.

"Perbedaan pandangan adalah hal lumrah di tengah iklim demokrasi. Jangan sampai perdebatan pro dan kontra memisahkan perkawanan. Kita coba wadahi menjadi perdebatan ilmiah," kata Agung.

Menurut Agung, sebagian aktivis yang menolak perluasan Ancol menganggap keberadaan lahan yang baru dibentuk itu tidak memiliki implikasi publik. Kemudian juga proses pembuatan dasar aturan perluasan dipertanyakan.

Sedangkan aktivis yang pro perluasan lahan menilai keberadaan lahan merupakan bentuk perluasan Ancol yang pada era gubernur sebelumnya sudah dilaksanakan. Perluasan kawasan Ancol itu juga bukan bagian dari reklamasi sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan.

"Kita tempatkan kembali kontradiksi sebagai proses ilmiah. Kalau memang bermanfaat untuk publik yang kontra akan terima, sebaliknya juga begitu," tegas Agung.

Sementara Amir Hamzah menilai pro dan kontra menyikapi kebijakan merupakan hal lumrah. Ia menekankan lebih pentingnya menyoroti fungsi lahan setelah proses perluasan selesai agar bermanfaat untuk publik.

Dikatakan Amir, hingga saat ini Jakarta belum memiliki pantai yang bisa diakses publik dengan biaya terjangkau bagi semua kalangan.

Menurut Amir, selama ini pihak pengelola Ancol mengenakan tarif bisa dimengerti lantaran pertimbangan kecukupan modal pengelolaan, saat ini sudah saatnya warga Jakarta memiliki akses pantai publik.

"Bisa saja menjadi pantai publik dengan dibangunkan akses sendiri. Pengelolaannya pengunjung dipungut sesuai besara retribusi yang terjangkau semua kalangan," ujar Amir.

Sedangkan Adjie Rimbawan mengungkapkan, reklamasi harus memberikan efek positif untuk rakyat

"Reklamasi harus menyediakan pantai publik dan kebangkitan ekonomi rakyat," kata Adjie Rimbawan.

Adjie mengatakan, Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Reklamasi Ancol dan Dufan merupakan solusi bagi beberapa persoalan di Jakarta.

"Sesuai Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Gubernur Anies Baswedan berwenang menerbitkan izin reklamasi, dan selama Keppres itu masih berlaku, serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keppres itu dipenuhi, seperti harus ada Amdal dan lain-lain, maka reklamasi boleh dilakukan di Ancol yang masuk kawasan Pantai Utara Jakarta," kata Adjie.

Adjie meyakini Anies tidak sembarangan dalam menerbitkan Kepgub tersebut, dan tentunya didasari pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Apalagi karena untuk mereklamasi area seluas 135 hektare sebagaimana izin yang diberikan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), dibutuhkan tanah yang luar biasa banyak untuk menguruk.

Adjie mengingatkan bahwa Jakarta dilalui 13 kali/sungai dimana lima di antaranya menjadi kewenangan Pemprov DKI, dan delapan sisanya kewenangan pemerintah pusat.

Lima sungai yang menjadi kewenangan DKI telah dikeruk, sementara delapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat baru akan dikeruk guna mengatasi banjir di Jakarta.

"Saat kedelapan sungai itu dikeruk, tanah dari sungai itu akan dibuang di Ancol. Artinya, reklamasi itu juga bertujuan untuk mengatasi banjir di Jakarta," jelas Adjie.

Selain pengerukan sungai, menurut Adjie, Pemprov DKI juga akan membangun Mass Rapid Transit (MRT) Fase II dengan rute Bundaran HI-Kota.

"Ketika pengerjaan pembuatan terowongan bawah tanah dilakukan, tanahnya pun akan dibuang ke Ancol," terang Adjie.

"Artinya, reklamasi Ancol juga bertujuan untuk mendukung pembangunan sarana transportasi yang aman dan nyaman, serta untuk mengatasi macet," imbuhnya.

Hal lain yang perlu diketahui publik, kata Adjie, saat ini pantai Ancol sedang mengalami abrasi, sehingga dengan adanya reklamasi yang mengurug bibir pantai ke arah laut hingga kedalaman delapan meter, maka masalah abrasi teratasi.

"Sejak tahun lalu ada aspirasi dari warga Jakarta Utara agar PT PJA menyediakan pantai publik yang dapat diakses tanpa harus membayar. Dengan adanya reklamasi Ancol, peluang Gubernur untuk memenuhi aspirasi itu terbuka lebar," pungkas Adjie menjelaskan.

Di akhir diskusi mereka sepakat membentuk Forum Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ). [dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104
Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00