Indonesia Terancam Resesi, Pemerintah Jangan Cuma Tiru Cara AS Dan China

Politik  MINGGU, 09 AGUSTUS 2020 , 10:04:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Indonesia Terancam Resesi, Pemerintah Jangan Cuma Tiru Cara AS Dan China

Ilustrasi/Net

Krisis global akibat pandemik Covid-19 mengantarkan Indonesia ke jurang resesi ekonomi. Sejumlah cara dilakukan berbagai negara demi mempertahankan ketahanan ekonominya.

Untuk Amerika Serikat (AS) dan China, mereka menggunakan Modern Monetary Theory (MMT), dimana teori tersebut tidak mengindahkan seberapa banyaknya utang negara selama utang tidak menimbulkan inflasi dalam perekonomiannya.

"Teori MMT ini mengatakan pemerintah dapat mencetak uangnya sendiri untuk membiayai pembangunannya sehingga akan mengakumulasi utang yang besar dan hal tersebut tidak bermasalah," kata pengamat kebijakan publik Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Minggu (9/8).

Menurut pria yang karin disapa Madnur ini, teori MMT dapat bekerja dalam waktu jangka pendek tapi tidak akan bekerja dalam jangka menengah dan panjang.

Agar terhindar dari krisis global, sejumlah negara pun menjalani teori MMT diantaranya AS, China, Uni Eropa dan BRIC atau Brasil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan.

Madnur melanjutkan bahwa teori MMT cukup berbahaya, karena bila semua negara melakukan hal yang sama maka fiat money system akan collapse dan akhirnya uang yang dijamin negara tidak lagi dipercaya.

Hancurnya sistem keuangan fiat dan mengemukanya commodity based on money (uang berbasis komoditas) akan melahirkan perebutan sumber daya antar bangsa yang akhirnya mengancam peradaban dunia

"Jadi teori MMT tersebut tidak tepat untuk Indonesia, makanya kita tidak boleh main-main dengan stabilitas keuangan saat ini karena akhirnya membuat disstabilitas yang lebih besar," kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Madnur menegaskan, dalam mengatasi resesi ekonomi saat ini diperlukan solusi pendanaan yang diperlukan untuk bisa mempersingkat resesi Indonesia. Yakni dengan penyelamatan UMKM di atas penyelamatan korporasi besar.

Selanjutnya mempercepat belanja negara di atas belanja masyarakat dan rumah tangga. Kemudian revisi PP 23/ 2020 tentang Bank Jangkar dan mengembalikan fungsi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai ultimate institution (institusi utama) penyelamatan ekonomi.

"Kewenangan KSSK yang besar harus disertai juga penerapan tata kelola yang baik untuk menghindari resiko hukum yang terjadi dari kebijakan yang diambil," kata Madnur.

Partai Gelora Indonesia melihat bahwa semua alternatif untuk pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diperlukan dalam arti ekspansi neraca bank sentral untuk kepentingan nasional.

"Ekonomi bangsa kita ini dapat pulih bila semua mengedepankan kepentingan nasionalnya bukan kepentingan sektoral, regional ataupun kelompok bisnisnya sendiri," pungkas Madnur. [dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104
Upacara Kemerdekaan Di Balaikota

Upacara Kemerdekaan Di Balaikota

SENIN, 17 AGUSTUS 2020 , 08:16:00