Perkara Perdata Sudah Inkracht, Kuasa Hukum Protes Direktur AKM Dipolisikan

Hukum  RABU, 12 AGUSTUS 2020 , 10:45:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Perkara Perdata Sudah Inkracht, Kuasa Hukum Protes Direktur AKM Dipolisikan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat/Ist

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) telah mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Andalan Karya Mandiri (KAM) terhadap PT Atlas Resources, Tbk.

Perkara dengan Nomor: 90/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst, diputus pada 26 Mei 2020, dan telah bekekuatan hukum tetap alias inkracht.

Dengan telah keluarnya Putusan PKPU tersebut, secara hukum tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Hal ini sesuai dengan Pasal 235 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun".

Pasca Putusan PKPU tersebut, secara tiba-tiba Direktur PT AKM Walid Priambodo, mendapat panggilan polisi atas Laporan Polisi No: LP/3412/VI/YAN.2.5/2020/SPKT/PMJ, tanggal 16 Juni 2020.

Walid dilaporkan oleh I Wayan Sujasman (perwakilan dari PT Atlas Resources, Tbk.), atas dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan/atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan/atau pengaduan palsu sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 266 KUHP dan/atau Pasal 242 KUHP dan/atau Pasal 317 KUHP.

Christopher Simanjuntak dan Bona Naibaho, kuasa hukum Direktur PT AKM menilai, dilaporkannya Walid Priambodo ke polisi merupakan bentuk kriminalisasi sengketa keperdataan atas Putusan PKPU yang telah inkracht.

Kuasa hukum Walid mengaku sudah melakukan upaya hukum dengan melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sebagaimana Surat No: 018/Dum-Krim/SNLF/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020, serta juga menyurati Kapolri guna meminta perlindungan hukum berdasarkan Surat No: 017/Perm-Linkum/SNLF/VII/2020 di waktu yang bersamaan.

Kata kuasa hukum, dengan telah dikeluarkannya Putusan PKPU, maka harusnya dipahami bahwa tindakan yang dilakukan pelapor dengan membuat Laporan Polisi ini sangat tidak beralasan secara hukum dan patut diduga sebagai bentuk ketidakpatuhan pelapor untuk melaksanakan isi Putusan Perkara No: 90/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Kasus ini terang benderang dan secara meyakinkan merupakan perkara perdata murni dan bukan tindak pidana," pungkasnya.

Seperti diketahui, PT AKM memiliki piutang dagang terhadap Atlas Resources sebesar lebih dari Rp 7,4 miliar dan USD 358.085,50 sejak tahun 2013.

Lantaran tak kunjung dibayar, PT AKM melakukan penjualan piutang dan/atau hak tagih sebesar Rp 464 juta lebih kepada pihak lain, dan peralihan hak tagih atas piutang tersebut telah diinformasikan kepada Atlas Resources.

Seiring waktu, Atlas Resources tidak juga melakukan pembayaran, maka PT AKM mengajukan Permohonan PKPU terhadap PT. Atlas Resources, Tbk. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. [dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104