Dilarang Jualan Di BKT, Banyak PKL Diusir Dari Rumah Kontrakannya

Megapolitan  RABU, 12 AGUSTUS 2020 , 19:32:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dilarang Jualan Di BKT, Banyak PKL Diusir Dari Rumah Kontrakannya

PKL Banjir Kanal Timur mengadu ke Syarif/Ist

Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Banjir Kanal Timur (BKT) mengeluhkan larangan berjualan di wilayah Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

Mereka mengaku sudah beberapa bulan dilarang berjualan lantaran adanya Surat Walikota Jakarta Timur, M Anwar pada 16 Juli 2020, Nomor 18 2020 tentang larangan berdagang di Banjir Kanal Timur (BKT), serta larangan dari Camat Duren Sawit dan Lurah Duren Sawit.

Sejak lima bulan lalu, ada sekitar 597 pedagang tidak lagi mempunyai mata pencaharian dan mengalami kesulitan ekonomi. Kami tidak boleh berjualan karena alasan mencegah penyebaran virus corona Covid-19,” kata Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima BKT, H. Haopih saat menggelar audiensi dengan Anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta Syarif, di Pendopo Garuda, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (12/8).

Para pedagang, kata dia, sudah tidak berdagang di tempat tersebut sejak Pemprov DKI menerapkan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB).

Namun, lanjut dia, pihaknya kecewa karena larangan tersebut kini di masa PSBB transisi DKI, masih tetap berlaku.

Padahal, pasar-pasar PKL di tempat lain sudah mulai dibolehkan lagi berjualan dengan protokol ketat kesehatan sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.

"Kami sadar dengan musibah nasional Pandemi Covid-19, bagi kami selaku pedagang, ini seperti dua sisi mata pisau. Mati karena covid atau mati kelaparan karena tidak bisa mencari rezeki," ungkapnya.

Untuk itu, H Hapih berharap kepada wakil rakyat di DPRD DKI khususnya Fraksi Gerindra untuk menjembatani para pedagang dengan Walikota Jaktim, agar mereka bisa kembali berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Kami dan keluarga akan mati kelaparan atau mati karena Covid-19? Untuk itu kami memohon kepada Walikota untuk berkenan membuka ruang komunikasi dengan kami selaku PKL BKT," katanya.

Sementara Ketua DPD Serikat Pedagang Pribumi Sejahtera (SPPS) Jakarta Timur, Sirajudin menyatakan, kesulitan yang dialami pedagang sudah berlangsung selama bulan lebih. Sehingga mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Sebagian kawan-kawan pedagang saat ini sudah banyak yang diusir dari kontrakannya karena terlalu lama nunggak bayar. Untuk memenuhi kebutuhan juga ada yang sudah bertumpuk hutang. Bahkan, sekarang sebagian dari mereka ada yang terpaksa tidur di pos-pos ronda," ungkapnya.

"Kami tidak mencari kaya, tapi kami sekedar mencari makan dan nafkah sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami," sambungnya.

Sedangkan Ketua DPW SPPS DKI Jakarta, Rakhmat RM, menyatakan, bahwa paguyuban PKL BKT yang tergabung dibawah naungan SPPS merasa sangat keberatan dengan adanya larangan tersebut.

"Tidak ada lagi sumber mencari nafkah untuk memenuhi kebututuhan ekonomi keluarga kami. Ini adalah dilema yang sangat kompleks buat para pedagang," paparnya.

Menurut Rakhmat, hal ini seharusnya menjadi konsen pemerintah agar memperbaiki ruang dan solusi untuk pedagang selaku pelaku ekonomi kerakyatan.

"Jadi, berkenaan dengan surat imbauan WaliKota Jakarta Timur, kami pada 10 Agustus lalu juga sudah berkirim surat ke Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dan Fraksi Gerindra," ujarnya.

"Bayangkan, sudah 5 bulan mereka tidak jualan. Sedangkan sentra ekonomi bisa kembali buka dengan leluasa. Pemerintah jangan mempertontonkan ketidakadilan ekonomi kepada PKL BKT," tegas Rakhmat.

"Ingat, kami dari DPW SPPS DKI Jakarta bagian yang tidak terpisahkan dari yang mengantarkan Pak Anies ke kursi DKI-1 akan menurunkan massa apabila aturan yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Timur tidak ditinjau ulang," ucap dia menambahkan.

Menjawab keluhan para pedagang tersebut, Syarif mengaku sepenuhnya memahami kesulitan yang dialami para pedagang.

Syarif memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan pedagang seluruhnya akan disalurkan langsung kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dan Walikota Jaktim.

"Kami akan menindaklanjutinya kepada Pak Gubernur. Agar segera dicarikan solusi yang terbaik buat para pedagang," kata Syarif.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Terpeleset, Pesepeda Tewas Di Bendungan Tiu

Terpeleset, Pesepeda Tewas Di Bendungan Tiu

RABU, 29 JULI 2020 , 10:05:00

Gedung DPRD DKI Disemprot Disinfektan

Gedung DPRD DKI Disemprot Disinfektan

RABU, 29 JULI 2020 , 13:29:00