Publik Curigai Kebakaran Gedung Kejagung Untuk Hilangkan Bukti Kasus Djoko Tjandra

Hukum  KAMIS, 27 AGUSTUS 2020 , 15:57:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Publik Curigai Kebakaran Gedung Kejagung Untuk Hilangkan Bukti Kasus Djoko Tjandra

Front Kerakyatan/Ist

Kebakaran hebat yang melalap gedung utama Kejaksaan Agung pada Sabtu malam (22/8) menyisakan tanda tanya dari publik ihwal keberadaan berkas perkara sejumlah kasus penting yang tengah ditangani Korps Adhyaksa.

Tanda tanya itu muncul lantaran kebakaran tersebut berlangsung di tengah penanganan perkara kasus besar seperti hak tagih Bank Bali yang melibatkan tersangka Djoko Sugiarto Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Publik menduga sejumlah dokumen penting kasus besar negara ikut lenyap akibat arus api yang begitu besar.

Sumber api diketahui berasal dari lantai enam yang merupakan bagian kepegawaian dan meluas hingga kobaran api melalap seluruh gedung.

Informasi terakhir didapat bahwa seluruh gedung utama habis terbakar. Jika gedung utama habis terbakar maka ruang Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung yang berada di lantai 2 juga terbakar.

Selain itu, berkas-berkas penyelidikan, CCTV dan ruang kontrol yang ada di bagian intelijen juga terbakar.

Menariknya peristiwa terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung hanya berselang beberapa hari dari penangkapan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi.

Jaksa Pinangki berkaitan dengan Djoko Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang merugikan uang negara sebesar Rp 940 miliar.

Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya pertemuan antara Jaksa Pinangki dengan Djoko Tjandra pada 2019 lalu untuk melancarkan rencana permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra.

"Ini sebuah tamparan hebat bagi dunia hukum kita, seorang Jaksa Pinangki dengan mudah ditelanjangi oleh nilai yang tidak sebanding dengan integritas dan kepercayaan hukum yang sudah dibangun oleh Jaksa Agung," kata Sekretaris Jenderal Front Kerakyatan Gita Nasution melalui keterangan tertulis, Kamis (27/8).

Gita berpendapat duit yang digarong Djoko Tjandra tidak sedikit.

"Jika saja para pelaksana aparatur hukum negara kita sadar betul dengan integritas hukum dan kewenangannya, maka saya yakin para pelaku korupsi tidak akan berani melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun, ujar Gita.

"Ini kasus besar dan negara jelas dirugikan. Jadi bukan tidak mungkin kalau mental pejabat hukum kita dibiarkan seperti ini terus menerus maka akan banyak Djoko Tjandra yang lainnya berkeliaran karena belum terbentuknya ketegasan secara hukum yang jelas," imbuhnya.

Kata Gita, Front Kerakyatan meminta aparatur hukum untuk menindak tegas Djoko Tjandra beserta jaksa yang terlibat untuk diadili demi menegakkan hukum negara ini.

"Tidak ada toleransi untuk siapapun yang terlibat tindakan korupsi sekalipun dia adalah pejabat hukum negara," pungkas Gita.

Diketahui, Djoko menjadi terpidana dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar.

Kasus ini bermula pada tahun 1998 di tengah hiruk pikuk reformasi. Kala itu, Bank Bali tak dapat menagih piutang ke Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim dan Bank Umum Nasional milik Bob Hasan masing-masing Rp 508 miliar dan Rp 200 miliar.

Kedua bank tersebut menjadi "pasien" Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tapi lembaga ini tak pernah menghiraukan tagihan.

Sebab, merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah, Bank Bali telat mendaftarkan piutang tersebut.

Setelah 76 kali menagih tanpa hasil sepanjang Februari hingga Desember 1998, Direktur Utama Bank Bali Rudy Ramli menguasakan tagihan kepada PT Era Giat Prima, dengan komisi separuh nilai tagihan.

Djoko tak lain adalah direktur perusahaan ini. Direktur Utamanya adalah Setya Novanto, terpidana kasus korupsi e-KTP.

Pencairan piutang ternyata melibatkan sejumlah pejabat. Pada 11 Februari 1999, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Arnold Baramuli, Menteri BUMN Tanri Abeng, Gubernur BI Syahril Sabirin, dan pimpinan Bank Bali bertemu di Hotel Mulia Jakarta. Sebagian besar membantah adanya pertemuan ini.

Akan tetapi, hasil pertemuan inilah yang diduga berbuntut pada perubahan petunjuk dari Menteri Keuangan. Sehingga uang Rp 904 miliar mengalir dari Bank Indonesia ke rekening Bank Bali sebesar Rp 358 miliar dan Era Giat, Rp 546 miliar.

Belakangan juga terkuak pengalihan tagihan itu hanya akal-akalan untuk mengail komisi.

Singkat cerita, Djoko pun ikut jadi tersangka dan terdakwa. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko.

Namun hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung.

Pada 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Djoko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta.

Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekalnya yang sudah berstatus terpidana.

Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya.

Kejaksaan menetapkan Djoko sebagai buronan. Belakangan, ia diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Rabu, 29 Juli 2020, permohonan PK dari Djoko tidak diterima oleh PN Jakarta Selatan. [dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 , 17:03:00