Presidential Threshold Digugat, Pengamat: Ambang Batas Kontraproduktif Dengan Demokrasi

Politik  JUM'AT, 04 SEPTEMBER 2020 , 13:40:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presidential Threshold Digugat, Pengamat: Ambang Batas Kontraproduktif Dengan Demokrasi

Gedung Mahkamah Konstitusi/Net

Desakan untuk menghapus presidential threshold (PT) alias ambang batas pencalonan presiden terus berdatangan dari berbagai pihak.

Penerapan ambang batas ini dinilai hanya merusak iklim demokrasi dan merampas hak parpol untuk bisa dalam mengajukan calon presidennya.

PT 20 persen juga mengabaikan hak rakyat untuk bisa mendapatkan opsi calon pemimpin yang lebih banyak dan berkualitas.

Atas dasar tersebut, sejumlah tokoh nasional akan mendatangi Mahkamah Konstitusi pada siang ini, Jumat (4/9).

Didampingi pakar hukum tata negara, DR Refly Harun, DR Rizal Ramli dan Ir Abdul Rachim akan melakukan judicial review (JR) tentang presidential threshold atau ambang batas pemilihan presiden.

Menanggapi polemik presidential threshold ini, Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran berpendapat PT justru kontraproduktif dengan upaya membangun sistim politik yang demokratis.

"Karena PT akan membuat biaya ekonomi tinggi dalam politik elektoral, seperti dalam Pemilu, PT juga menstimulus maraknya transaksi 'fulus' antar aktor politik dalam membangun koalisi," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (4/9).

Selain itu, menurut Andi, ketika pemilu legislatif bersamaan pelaksanaannya dengan pemilihan umum presiden maka PT menjadi tidak lagi relevan.

"Sejatinya setiap partai yang lolos sebagai partai peserta Pemilu memiliki hak mencalonkan kadernya dalam kontestasi Pilpres," jelas Andi.

Untuk diketahui, presidential threshold yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur tentang syarat partai atau gabungan partai yang boleh mengusung pasangan capres dan cawapres.

Di mana parpol pengusung capres dan cawapres harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional. Dengan kata lain, PT akan membatasi munculnya calon-calon pemimpin potensial yang dimiliki negeri ini.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

Bangunan Ruko Di Cideng Ambruk

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 , 17:03:00