Bawaslu Jangan Ragu Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada

Politik  SENIN, 07 SEPTEMBER 2020 , 06:03:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bawaslu Jangan Ragu Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada

Gedung Bawaslu/Ist

Kunci keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 adalah diterapkannya protokol kesehatan. Pasalnya saat ini pandemi virus corona baru alias Covid-19 masih mewabah dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Karena itulah, Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tak ragu menindak tegas setiap pelanggar protokol kesehatan Pilkada Serentak 2020.

Sebab saat ini sudah ada aturannya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2020 telah disahkan, Bawaslu jangan gamang sanksi pelanggar soal Protokol Kesehatan," katabDirektur Eksekutif IBSW Nova Andika kepada redaksi, Senin (7/9).

Menurutnya, aturan tersebut ditetapkan agar tercipta Pilkada yang benar-benar aman dari Corona. Bahkan dapat dijadikan sebagai momentum dalam memutus rantai penyebarannya.

"Sudah jelas dalam aturannya. Kalau ada yang tetap ngeyel langgar aturan, Bawaslu harus segera bertindak demi terciptanya Pilkada aman dari Covid-19," tegas Nova.

Berdasarkan PKPU tersebut, Nova menyoroti peserta agar melaksanakan setiap aturan yang telah ditentukan. Seperti pertemuan tatap muka dan dialog harus dilakukan secara terbatas.

Termasuk kegiatan debat publik yang diselenggarakan di dalam ruangan dibatasi dengan jumlah sebanyak 50 orang yang dihadiri oleh KPU, Bawaslu dan pasangan calon. Kegiatan rapat umum yang dilaksanakan di luar ruangan juga dibatasi dengan maksimal 100 orang.

Dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon wajib memperhitungkan jarak dan menerapkan protokol Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Nova juga berharap peserta Pilkada dalam kampanyenya dapat membagikan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Corona.

"Pasangan calon diharapkan massif membuat bahan kampanye yang berupa alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan hand sanitizer untuk dibagikan kepada masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya sulit memberikan teguran kepada peserta pilkada non-petahana yang melakukan kegiatan pengumpulan massa.

Karena itu, Tito berharap semua pihak terkait mau mendukung sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

Dengan aturan tersebut, ada dasar hukum tentang aturan pengumpulan massa dalam kampanye yang dibatasi hanya untuk 50 orang hingga 100 orang saja.

Selain itu, ada pula ketentuan untuk menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat kegiatan pilkada yang melibatkan banyak orang.

"Kami sangat berharap peraturan ini dapat disosialisaikan secepat mungkin. Kita kirimkan juga kepada seluruh kepala daerah dan parpol agar semuanya memahami isi aturannya," ungkap mantan Kapolri itu beberapa waktu lalu.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104