Bapemperda DPRD Segera Bahas Tiga Raperda Usulan Pemprov DKI

Politik  RABU, 09 SEPTEMBER 2020 , 20:40:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bapemperda DPRD Segera Bahas Tiga Raperda Usulan Pemprov DKI

Dedi Supriadi/Ist

DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11/2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ), Raperda tentang Pencabutan Perda No. 10/1999 tentang Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Raperda tentang Perubahan Perda No. 11/2013 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Jakarta menjadi Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengungkapkan bahwa ketiga Raperda tersebut sangat bermanfaat untuk memperbaiki tata kelola hukum dan keuangan di DKI Jakarta.

"Setelah mendapat persetujuan di paripurna, Bapemperda akan segera menjadwalkan pembahasan 3 Raperda tersebut secara simultan," ujar Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Rabu (9/9).

Setelah paripurna mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, pekan depan diagendakan paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

Baru setelah itu digelar rapat Bapemperda bersama Komisi C dan Komisi E untuk mendengarkan pemaparan eksekutif dilanjutkan pembahasan pasal-pasal Raperda.

Dedi menjelaskan, urgensi pembahasan tiga Raperda tersebut. Raperda tentang Pencabutan Perda PPPIJ penting untuk menata peraturan perundang-undangan daerah, dengan tetap mempertahankan Jakarta Islamic Center sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam.

Sedangkan Raperda tentang Pencabutan Perda DCD ditujukan untuk memberi ruang fiskal yang memadai khususnya di masa krisis sekarang ini.

Sementara terkait Raperda Dharma Jaya, Raperda ini sangat penting untuk menegaskan posisi Dharma Jaya sebagai BUMD yang 100 persen sahamnya milik pemerintah daerah.

"Ini akan meningkatkan kapasitas perusahaan milik daerah, sekaligus mengoptimalkan pelayanan publik sebagaimana fungsi BUMD," tutup politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.[dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00