Polemik Keppres Pengangkatan Arman Depari, RIDMA: Deputi BNN Harus Dijabat Perwira Aktif

Politik  RABU, 16 SEPTEMBER 2020 , 07:05:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Polemik Keppres Pengangkatan Arman Depari, RIDMA: Deputi BNN Harus Dijabat Perwira Aktif

Arman Depari/Net

RIDMA Foundation menilai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan posisi strategis yang membutuhkan integritas dan otoritas yang kuat.

BNN harus dipegang oleh pilot yang mengerti permasalahan narkoba atau punya latar belakang hal itu.

Ketua RIDMA Foundation, Budi Raharjo mengatakan, posisi Deputi Pemberantasan BNN sangat strategis karena di bidang inilah BNN membongkar mafia dalam negeri dan luar negeri.

Kata Budi, komandan Deputi Pemberantasan BNN sepatutnya memiliki otoritas luar biasa serta dapat memanfaatkan 'alat sadap' untuk mendeteksi orang-orang yang dicurigai.

"Kami punya data untuk orang-orang yang memiliki pengalaman khusus dalam pemberantasan narkotika, yang mendapat julukan dan pengalaman sebagai salah satu dari extra ordinary crime," kata Budi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/9).

Karena itulah Budi mengaku heran dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 Tahun 2020 yang dikeluarkan bulan Juli 2020.

Keppres tersebut memuat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNN, Irjen Arman Depari akan dilantik kembali sebagai Deputi Pemberantasan.

Sedangkan dalam Telegram Kapolri dengan nomor ST/2557/IX/KEP./2020 menyebutkan bahwa Irjen Arman Depari dimutasi dari posisi Deputi Pemberantasan di BNN dan kembali ke Polri.

Budi menjelaskan, BNN merupakan institusi yang berada di bawah Presiden langsung. Sehingga jajaran yang berada di dalamnya merupakan penugasan dari institusi lain. Dengan demikian tidak memungkinkan seorang pensiunan dapat kembali ditugaskan di BNN.

"BNN itu adalah institusi langsung di bawah presiden. Yang ditaruh di situ, tergantung institusi yang ngirim. Kalau Polisi ya aturan pensiun Polisi, karena institusi enggak bisa menugaskan seorang pensiunan," tutup Budi.

Sebelumnya, Direktur Indonesia Government and Parliament Watch, M. Huda Prayoga mengatakan, Deputi Pemberantasan seharusnya diisi oleh perwira aktif.

"Seseorang yang sudah memasuki usia pensiun sebaiknya tidak diangkat kembali untuk menduduki posisi penting setingkat Deputi Pemberantasan BNN. Selayaknya posisi itu dijabat perwira aktif," kata Huda, Sabtu (12/9).

Dia mengungkapkan, ada dua preseden Keppres dibatalkan terkait perwira tinggi yang diangkat kembali menduduki posisi penting di BNN.

Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu mengeluarkan Keppres mengenai pengangkatan Komjenpol Oegroseno sebagai Kepala BNN.

Ternyata belakangan Keppres itu dianulir karena menabrak Pasal 69 (f) UU No.35/2009 tentang Narkotika.

"Di pasal tersebut diatur batas usia Kepala BNN adalah 56 tahun. Sementara Oegroseno sudah memasuki 56 tahun saat itu," ujar Huda.

"Preseden kedua terjadi di masa Presiden Jokowi. Saat itu Komisi III DPR RI mewacanakan perpanjangan masa jabatan Pak Budi Waseso sebagai Kepala BNN, namun tidak dikabulkan oleh Pak Jokowi karena Pak Buwas juga sudah memasuki usia 56 tahun saat itu," tambah Huda.

Huda menegaskan, Keppres yang mengangkat kembali Arman Depari sebagai Deputi Pemberantasan BNN juga tidak lazim.

"Berpotensi menabrak UU Narkotika, apalagi telah terbit Telegram Kapolri mengenai mutasi Arman Depari kembali ke kesatuan untuk persiapan pensiun. Saya rasa Pak Jokowi harus membatalkan Keppres tersebut," tutup Huda.[dod]

Komentar Pembaca
Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

Karangan Bunga Duka Cita Wartawan Balaikota

JUM'AT, 14 AGUSTUS 2020 , 06:40:00

Balkoters Berkurban

Balkoters Berkurban

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 , 11:16:00

Danjen Kopassus Tutup Pendidikan Komando Angkatan 104