Pengelola Warteg Menjerit, Anies Dituntut Cairkan Pengaman Sosial

Megapolitan  KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 , 13:38:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengelola Warteg Menjerit, Anies Dituntut Cairkan Pengaman Sosial

Ilustrasi/Net

Kedai dan warung nasi di Jakarta mau tidak mau tidak melayani makan di tempat sejak pemberlakuan PSBB Jilid 2 sejak Senin (14/9) hingga dua pekan mendatang.

Ya, berdasarkan Pergub Nomor 88 Tahun 2020 tentang PSBB yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, restoran dan tempat makan diizinkan tetap buka namun hanya untuk pesan antar. Pembeli dilarang makan di tempat untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

Presidium Korda Komunitas Warung Nusantara (Kowantara) DKI Jakarta Raya Izzudin Zidan mengatakan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kebanyakan dibawah naungan Kowantara paling terdampak kebijakan PSBB.

Anggota Kowantara diantaranya adalah warung Tegal, warung pecel lele, nasi goreng, bakso, ketoprak, warung soto, dan warung Padang.

"Menjaga perekonomian penting dilakukan, selain sektor kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Keduanya harus berjalan beriringan seirama sehingga para pelaku usaha UMKM bisa menjaga ketahanan pangan warga Jakarta," kata Zidan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/9).

Karena itulah, kata Zidan, Kowantara mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melakukan evaluasi secara mendalam dan komprehensif dalam penerapan PSBB ini

Dengan kondisi yang tak menentu ini, pasar yang panik, pendapatan menurun drastis, menurut Zidan, Kowantara menutut Anies Baswedan mencairkan jaring pengaman sosial bagi UMKM kuliner yang terdampak PSBB.

"Apabila tidak ada jaring pengaman sosial, UMKM tidak bisa memperpanjang sewa yang ujung-ujungnya kemiskinan akan melonjak tinggi," pungkas Zidan.[dod]

Komentar Pembaca