Polisikan Dirut Transjakarta, Serikat Pekerja Banjir Cemoohan

Hukum  RABU, 23 SEPTEMBER 2020 , 20:39:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Polisikan Dirut Transjakarta,  Serikat Pekerja Banjir Cemoohan

Azaz Tigor Nainggolan/Ist

Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait laporan mereka terhadap Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Sardjono Jhony Tjitrokusumo, Rabu (23/9).

Herpafi, Joko Pitono dan Malik Gibran menjalani pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukumnya, Azaz Tigor Nainggolan.

SPT melaporkan Dirut Transjakarta karena tidak membayar upah lembur pekerjanya yang bekerja pada hari libur nasional pada tahun 2015-2019.

"Kami juga melaporkan adanya tindakan PHK terhadap pengurus SPT yang berjuang untuk hak-hak Serikat Pekerja Transjakarta. Tindakan manajemen Transjakarta yang mem-PHK pengurus SPT adalah sebuah delik pidana memberangus serikat pekerja," kata Tigor melalui keterangan tertulis, Rabu (23/9).

Menurut Tigor, upah lembur yang diperjuangkan adalah untuk seluruh pekerja Transjakarta bukan hanya untuk mereka.

Kata Tigor, sebagai serikat pekerja, SPT sudah benar berjuang untuk hak pekerja bukan menjadi corong perusahaan.

"Banyak cemooh dan tudingan dari sesama pekerja yang mendukung perusahaan. Resiko itu sudah mereka ambil dan terima. Semoga apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ini berbuah kebaikan bagi seluruh pekerja Transjakarta," ungkap Tigor.

Tigor menegaskan, tidak membayar upah dan memberangus serikat pekerja adalah sebuah delik pidana dan melanggar hak-hak dasar pekerja.

"Perbuatan ini jelas melanggar hukum dan harus diselesaikan secara hukum. Apa pun alasannya tidak dibenarkan untuk tidak membayar upah pekerja dan memberangus serikat pekerja," pungkas Tigor.

Sebelum melapor ke polisi, SPT sudah melayangkan somasi sebanyak dua kali, juga melakukan mediasi lewat proses tripartit di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Timur. Mediasi menghasilkan anjuran dan Nota Penetapan Nomor 25 tahun 2020, yang memerintahkan perusahaan membayarkan kewajibannya kepada para karyawan. Namun upaya-upaya itu tidak membuahkan hasil.

SPT melaporkan perusahaan transportasi tempat mereka bekerja atas dasar 2 pasal, yaitu pasal 78 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 dan pasal 187 UU Ketenagakerjaan. [dod]

Komentar Pembaca
Bengkel Di Setiabudi Terbakar

Bengkel Di Setiabudi Terbakar

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 , 17:51:00

Kopassus-Koopsus TNI Gelar Olahraga Bersama Di Makopassus Cijantung
Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

Stadion Patriot Disulap Jadi RS Darurat

JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2020 , 19:22:00